Kuasa hukum Robiah Khairani Hasibuan atau Ani Hasibuan, Slamet Hasan (tengah). Foto: Ilham Pratama/Medcom.id
Kuasa hukum Robiah Khairani Hasibuan atau Ani Hasibuan, Slamet Hasan (tengah). Foto: Ilham Pratama/Medcom.id

Dokter Ani Disebut Prihatin dengan Kematian KPPS

Nasional pemilu serentak 2019
Ilham Pratama Putra • 17 Mei 2019 14:26
Jakarta: Robiah Khairani Hasibuan atau Ani Hasibuan disebut ikut membahas masalah gugurnya ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) karena prihatin. Apalagi, ia berprofesi sebagai dokter.
 
"Bu Ani hanya menyampaikan (keprihatinan) beliau sebagai profesional dokter yang melihat ada 500 lebih orang meninggal hampir serentak," kata kuasa hukum Ani, Slamet Hasan, di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat, 17 Mei 2019.
 
Menurut dia, Ani hanya menyuarakan hati nuraninya. Dia heran justru yang mencuat penyebab kematian petugas KPPS lantaran kelelahan. Ani kemudian ingin penyebab lain diusut tuntas.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Jadi Bu Ani itu meminta pihak berwenang lakukan penelitian, apakah autopsi, visum, dan sebagainya untuk melihat sebetulnya sebab kematian petugas KPPS apa," ujar dia.
 
Dia membantah kliennya menyebut petugas KPPS meninggal karena diracun. Ani hanya mempertanyakan mengapa kelelahan jadi satu-satunya penyabab ratusan petugas KPPS meninggal.
 
"Itu sebabnya, beliau sebagai dokter berontak, kalau disebut itu karena kelelahan. Cuma kemudian ada framing media, seakan-akan Bu Ani menyampaikan mereka meninggal karena ada racun," ucap dia.
 
Hari ini, Ani seharusnya diperiksa penyidik Polda Metro Jaya. Ani mangkir lantaran sakit.
 
Ani dilaporankan ke Polda Metro Jaya oleh Carolus Andre Yulika, Minggu, 12 Mei 2019. Laporan itu terdaftar dengan nomor LP/2929/V/2019/PMJ/Dit.Reskrimsus.
 
Pernyataan Ani mengenai banyak petugas KPPS pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 memicu kontroversi publik di media sosial. Isu itu lalu dimuat portal Tamsh-news.com pada Minggu, 12 Mei 2019, dengan judul “dr Ani Hasibuan SpS: Pembantaian Pemilu, Gugurnya 573 KPPS”.
 
Ani dilaporkan dengan Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 35 juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan/atau Pasal 14 dan/atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) juncto Pasal 56 KUHP.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif