Ketua DPR Bambang Soesatyo - Medcom.id/Whisnu Mardiansyah.
Ketua DPR Bambang Soesatyo - Medcom.id/Whisnu Mardiansyah.

Ketua DPR Yakin Baiq Nuril Dapat Amnesti

Nasional pelecehan seksual pencemaran nama baik
Whisnu Mardiansyah • 10 Juli 2019 14:36
Jakarta: Ketua DPR Bambang Soesatyo menghargai upaya pengajuan amnesti terdakwa kasus pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Baiq Nuril. Bamsoet sapaan karib Bambang, yakin amnesti segera dikeluarkan Presiden Joko Widodo.
 
"Saya yakin dan saya percaya presiden sudah mendengar apa yang telah berkembang dan para menterinya terutama menteri hukum dan HAM juga sudah mendengar dan melalui statement beliau sedang diproses ya sabar saja kan semua ada prosesnya," kata Bamsoet di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 10 Juli 2019.
 
Bamsoet menyebut amnesti bisa saja diberikan meski pada kasus-kasus sebelumnya diberikan pada kasus-kasus pidana politik. Amnesti jalan terakhir setelah upaya Peninjauan Kembali (PK) ditolak Mahkamah Agung.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Karena upaya hukum sudah mentok di PK. Sementara ada dalam "rasa ketidakadilan" yang dialami oleh Baiq Nuril. Ya kita tunggu saja. Kita yakin dan percaya presiden mendengar," ujar Bamsoet.
 
(Baca juga:Amnesti Tak Hanya Berlaku Bagi Narapidana Politik)
 
Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan peninjauan kembali (PK) mantan guru honorer SMAN 7 Mataram Baiq Nuril Maknun atas kasus pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Presiden Joko Widodo mempersilakan Baiq Nuril mengajukan amnesti (pengampunan).
 
"Boleh (mengajukan amnesti), secepatnya," kata Presiden Joko Widodo di Pangkalan Udara TNI AU Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara, Jumat, 5 Juli 2019.
 
Presiden enggan mengomentari putusan yang dikeluarkan MA. Jokowi berharap Baiq Nuril segera mengajukan amnesti sehingga Kepala Negara bisa menggunakan kewenangannya.
 
Presiden juga akan berkonsultasi dengan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, dan Jaksa Agung M Prasetyo, terkait kasus ini. Presiden ketujuh Indonesia akan mencarikan solusi terbaik buat Baiq Nuril.
 
"Apakah amnesti atau yang lainnya. Tapi perhatian saya sejak awal kasus ini tidak berkurang. Tapi kita harus hormati keputusan yang sudah diambil MA, itu bukan pada wilayah eksekutif," pungkas Presiden.
 

 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif