Ilustrasi: Medcom.id
Ilustrasi: Medcom.id

PDI Perjuangan Dinilai 'Salah Jalan'

Nasional OTT KPK
Whisnu Mardiansyah • 14 Januari 2020 13:49
Jakarta: PDI Perjuangan dinilai keliru meminta pergantian antar waktu (PAW) lewat Komisi Pemilihan Umum (KPU). PDI Perjuangan seharusnya mengajukan PAW melalui pimpinan DPR.
 
Hal itu merujuk Undang-Undang (UU) 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas UU 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), PAW harus diusulkan partai kepada pimpinan DPR.
 
Peneliti hukum Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanilmenjelaskan, saat PDI Perjuangan ingin memasukkan calon anggota legislatif (caleg) Harun Masiku lewat KPU, nama Riezky Apriliasudah dilantik sebagai anggota DPR. Riezky bukan lagi anggota terpilih yang ditetapkan KPU.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Artinya partai harus memeriksa dahulu atau kemudian membuat keputusan. Apa alasan partai mengganti Riezky Aprilia? Itu yang harus dilakukan partai melakukan mekanisme secara internal," kata Fadli kepada Medcom.id, Selasa, 14 Januari 2019.
 
Menurut dia, apabila mekanisme internal telah dipenuhi, partai mengajukan ke DPR untuk mengganti Riezky disertai alasan-alasannya. Kemudian, PDI Perjuangan mengajukan ke KPU untuk menentukan siapa caleg dengan suara terbanyak di bawah Riezky di Daerah Pemilihan Sumatra Selatan (Dapil Sumsel) 1.
 
Senada, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengungkapkan PDI Perjuangan menyalahi beberapa aturan terkait permohonan PAW ini. Dari sisi prosedural, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu mengajukan permohonan PAW tidak melalui pimpinan DPR, tetapi langsung ke KPU.
 
Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan UU Nomor 7 Tahun 2017 mengatur prosedur PAW caleg terpilih yang sudah ditetapkan KPU, melalui DPR. Sementara itu, PAW caleg terpilih yang belum ditetapkan KPU bisa dikirimkan permohonannya ke KPU.
 
Dugaan suap terkait PAW sedang diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasus ini bermula dari satu kursi DPR dari Dapil Sumsel 1 yang diraih Nazarudin Kiemas, caleg PDI Perjuangan yang meninggal pada Maret 2019.
 
Ipar dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri itu mengamankan kursi dengan meraih 145.752 suara. KPU memutuskan menerapkan PAW terhadap Nazarudin.
 
Caleg PDI Perjuangan di Dapil Sumsel 1, Riezky Aprilia, menjadi pemilik kursi DPR setelah meraup 44.402 suara, terbanyak kedua setelah Nazarudin. Sementara itu, Harun Masiku hanya didukung 5.878 suara.
 
Namun, PDI Perjuangan meminta KPU menetapkan Harun sebagai pengganti Nazarudin Kiemas. Partai berlambang banteng itu bahkan mengajukan uji materi terhadap Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 kepada Mahkamah Agung (MA). MA menetapkan partai sebagai penentu PAW.
 
Berbekal Putusan MA Nomor 57 P/HUM/2019, PDI Perjuangan meminta posisi Nazarudin diberikan pada Harun. Permintaan itu ditolak KPU pada Sabtu, 31 Agustus 2019. KPU menilai Riezky yang berhak menempati posisi yang ditinggalkan Nazarudin dan maju ke Senayan.
 
KPU berpegang pada UU Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. UU itu menjelaskan calon terpilih yang berhalangan tetap bisa digantikan KPU. Kursinya menjadi jatah calon bersuara terbanyak kedua.
 
Harun Masiku diduga melobi Komisioner KPU Wahyu Setiawan lewat mantan aggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Agustiani Tio Fridelina. Dia ingin mengupayakan PAW caleg PDI Perjuangan Dapil Sumsel 1.
 
KPK menyita uang Rp400 juta dalam pecahan mata uang dolar Singapura saat OTT di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Rabu, 8 Januari 2020. Wahyu sebelumnya diduga telah menerima suap Rp200 juta.
 

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif