Terdakwa kasus korupsi KTP elektronik Markus Nari. ANT/Hafidz Mubarak.
Terdakwa kasus korupsi KTP elektronik Markus Nari. ANT/Hafidz Mubarak.

Markus Nari Dituntut Sembilan Tahun Penjara

Nasional korupsi e-ktp
Fachri Audhia Hafiez • 28 Oktober 2019 16:45
Jakarta: Eks anggota Komisi II DPR Markus Nari dituntut hukuman sembilan tahun penjara. Markus dinilai terbukti melakukan rasuah terkait proyek KTP-elektronik dan merintangi secara tidak langsung pemeriksaan di sidang perkara korupsi.
 
"Kami penuntut umum menyatakan agar majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama sembilan tahun dan pidana denda sejumlah Rp500 juta dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayar diganti dengan kurungan selama enam bulan," kata Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Andhi Kurniawan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 28 Oktober 2019.
 
Markus dinilai terbukti menerima keuntungan senilai USD900 ribu dalam kasus korupsi KTP-elektronik. Uang itu diterima secara terpisah dari sejumlah pihak.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Politikus Partai Golkar itu diyakini telah menguntungkan pihak lain dan korporasi. Keuntungan berupa uang yang dihitung sebagai kerugian negara dari proyek tersebut sebanyak Rp2,3 triliun.
 
Markus dinilai melanggar Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana.
 
Markus juga dinilai terbukti merintangi proses persidangan kasus korupsi secara langsung atau tidak langsung saat pemeriksaan anggota DPR Miryam S Haryani. Kemudian saat persidangan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sugiharto di Pengadilan Tipikor, Jakarta.
 
"Agar majelis hakim menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana merintangi secara tidak langsung pemeriksaan di sidang pengadilan perkara korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 jo Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," ujar jaksa Andhi.
 
Jaksa menilai perbuatan Markus tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Selain itu, perbuatannya bersifat masif karena menyangkut kedaulatan pengelolaan data kependudukan nasional dan dampak dari perbuatan Markus masih dirasakan sampai saat ini.
 
Kejahatan rasuah Markus juga menimbulkan kerugian keuangan negara yang besar. Politikus Golkar itu juga tak mengakui perbuatannya. Sedangkan hal yang meringankan hukuman, Markus bersifat sopan selama persidangan.
 
Atas tuntutan tersebut, Markus bakal mengajukan nota pembelaan atau pleidoi. Rencananya sidang dengan agenda pembacaan pledoi digelar pada Senin, 4 November 2019.

 

(DRI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif