Pengadilan. Ilustrasi: Medcom.id/Mohammad Rizal
Pengadilan. Ilustrasi: Medcom.id/Mohammad Rizal

Kemenkumham Jamin Kepastian Hukum di Sektor Investasi

Nasional kemenkumham
Damar Iradat • 27 Maret 2019 01:20
Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memenangi perkara arbitrase Internasional di International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) melawan Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd. Sejumlah pihak mengapresiasi prestasi ini, mengingat Churchill Mining Plc asal Inggris dan Planet Mining Pty Ltd asal Australia merupakan perusahaan besar.
 
Yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengadvokasi kasus ini sekaligus menegaskan penegakkan hukum sektor investasi di tanah air. Pola kerjasama antar lembaga, yang digagas Kemenkumham dinilai untuk mengadvokasi kepentingan negara ini, harus diterapkan sebagai pijakan baru.
 
Terlebih saat ini Indonesia tengah melakukan penataan besar di sektor tambang. Apalagi, pasti banyak pihak yang merasa dirugikan kemudian izin-izinnya dicabut pemerintah.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Positif, artinya memberikan kepastian hukum, memberikan perlindungan dan hak, serta jaminan bagi para investor," kata Kepala Pusat Bantuan Hukum Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Riyatno, Jakarta, Selasa, 26 Maret 2019.
 
Dia menegaskan kemenangan pemerintah RI di arbitrase tidaklah mudah. Butuh proses panjang, namun kerja sama antar beberapa lembaga bisa memenangkan gugatan.
 
Pakar Hukum Pertambangan dari Universitas Tarumanegara, Ahmad Redi mengapresiasi kenyataan ini karena Indonesia menang melawan korporasi-korporasi raksasa. Menurutnya, sesuai fakta, memang ditemukan adanya pemalsuan dokumen oleh perusahaan tambang tersebut.
 
"Hal ini patut diapresiasi. Memang kita melawan perusahaan besar yang listing di Inggris sana," kata Ahmad.
 
Dia menilai ICSID sudah cukup jernih menilai dalam kasus ini ada kecurangan-kecurangan seperti pemalsuan dokuman yang dilakukan oleh Churchill Mining sehingga kemudian mereka mendapat izin usaha pertambangan (IUP). Oleh sebab itu, ia menilai perjuangan Kemenkumham perlu diapresiasi.
 
"Perlu diapresiasi perjuangan dari pemerintah Indonesia dalam hal ini Kemenkumham, Kejaksaan," ujarnya.
 
Dia menyebut pemerintah berhasil membuktikan, perusahaan tersebut melakukan pemalsuan dokumen. Inilah yang mengakibatkan, dalam perkara itu mahkamah internasional menolak gugatan arbitrase dari perusahaan tambang yang terdaftar di London, yang ingin mendapat kompensasi USD1,3 miliar dari pemerintah Indonesia karena membatalkan izin tambang batu bara yang dipalsukan oleh mitra bisnisnya di negara ini.
 
Berdasarkan pengamatannya Kementerian ESDM dengan Kemenkumham berperan cukup baik dalam kasus ini. Mengingat bahwa pada sektor lain, yakni pertanian, Indonesia kalah di WTO dengan Amerika dan Selandia Baru, yang berkaitan dengan pangan.
 
Kekalahan yang menyebabkan Indonesia mendapatkan hukuman ini menunjukkan bahwa koordinasi antarsektor terkait tak berjalan dengan maksimal. "Sedangkan (dalam) kasus ini saya lihat sudah cukup baik dari Dirjen AHU, Dirjen Minerba dan Kejaksaan sudah cukup baik koordinasinya," ucap Ahmad.
 
Karena itu, Ahmad mengingatkan bahwa ke depan harus ada langkah perbaikan yang perlu dilakukan. Sebab meski IUP dikeluarkan oleh pemerintah daerah, tapi biasanya yang menjadi tergugat tetap pemerintah pusat.
 
Menurutnya, ke depan perlu ada kehati-hatian saat mengeluarkan IUP. IUP seharusnya diperiksa dan diawasi oleh ESDM agar tidak terulang lagi kasus-kasus di mana Indonesia digugat ke arbitrase internasional.
 
"Karena ada 10.000 IUP yang ada di Indonesia. Dan yang dinyatakan bagus dan bersih hanya 6.000. IUP dinyatakan clear and clean baik secara teknis, lingkungan dan finansial. Tetapi ada 4.000 izin yang dianggap non clear and clear sehingga harus dicabut izinnya," terang Ahmad.
 
Menurut dia, ketika 4.000 izin tersebut dicabut, maka mereka yang dicabut izinnya pasti akan menyerang pemerintah melalui berbagai macam forum pengadilan, baik nasional maupun pengadilan internasional. Terbukti sudah dua perusahaan yang melakukan upaya tersebut, belum termasuk di dalam negeri ESDM digugat karena izin-izin yang nakal.
 
Sebelumnya juga kasus tersebut pernah difasilitasi oleh pemerintah Republik Indonesia (RI). Saat itu, dipimpin oleh Kementerian ESDM yang didampingi oleh BPKM dan juga kementerian terkait lainnya. Namun, belum membuahkan hasil lantaran belum menemukan solusi yang sesuai.
 
Hingga pada akhirnya, pemerintahan RI berhasil memenangkan perkara gugatan yang diajukan dua perusahaan asing di forum arbitrase ICSID. Bahkan ICSID juga menolak permohonan Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd untuk membatalkan seluruh putusan arbitrase itu.
 
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly mengatakan kemenangan yang diperoleh Pemerintah Indonesia dalam forum ICSID ini sudah bersifat final dan berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian tidak ada lagi upaya hukum lain yang dapat dilakukan oleh para penggugat.
 
Kendati begitu, bukan berarti Indonesia tidak bakal mendapati masalah baru lainnya. Riyatno optimistis, dengan tim solid, ke depan pemerintahan RI akan lebih kuat menghadapi persoalan serupa.
 
"Kita punya tim pemerintah yang kuat, ada Kemenkumham, ESDM, BKPM, Kemenkeu, dan lembaga lainnya. Kita bakal kuat," kata Riyatno.
 
Wakil Ketua Komisi Vll DPR Tamsil Linrung juga menyampaikan hal serupa. Menurut dia, Indonesia dalam posisi yang benar dan memang berkewajiban membatalkan izin tambang itu dengan mempertimbangkan banyak aspek.
 
"Kita harus mengapresiasi mahkamah internasional yang telah menjalankan kewajibannya membuat keputusan yang tepat dan adil," kata Tamsil.
 
Ke depannya, Politisi PKS ini mendorong pemerintah lebih berani untuk mengevaluasi beberapa perusahaan tambang lainnya. Caranya, dengan mengambil putusan yang sama, yakni membatalkan perizinan yang telah diberikan bila terdapat pelanggaran yang dilakukan.
 

(JMS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif