Ditjen PAS Inisiasi Aturan Khusus Napi Lansia

Muhammad Al Hasan 17 Oktober 2018 11:40 WIB
narapidana
Ditjen PAS Inisiasi Aturan Khusus Napi Lansia
Seminar Internasional bertajuk Penanganan Narapidana Lanjut Usia yang digelar di Hotel Grand Mercure, Jakarta Utara. Foto: Medcom.id/Muhammad Al Hasan.
Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berharap ada aturan khusus untuk narapidana lanjut usia (lansia). Gagasan itu didorong melalui seminar internasional sebagai momentum pemantik lahirnya "The Jakarta Rules".

"Sebagai regulasi peningkatan perlindungan terhadap para narapidana lansia berlandaskan prinsip-prinsip penegakan hak asasi manusia,” kata Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kemenkumham, Sri Puguh Budi Utami, saat Seminar Internasional bertajuk Penanganan Narapidana Lanjut Usia yang digelar di Hotel Grand Mercure, Jakarta Utara, Rabu, 17 Oktober 2018.

Inisiatif ini lahir akibat terus meningkatnya populasi lansia dan bertambahnya usia harapan hidup di pelbagai masyarakat dunia. Di barat, konsep ini dikenal sebagai population aging atau aging society, yakni melonjaknya proporsi jumlah lansia dibandingkan dengan jumlah kelompok muda.


"Saat ini jumlah tahanan dan narapidana lansia yang tersebar di seluruh Indonesia adalah 4.408 orang,” tambah dia.

Baca: Anak Muda Kurang Sadar Pada Lansia

Data yang dimiliki Ditjen PAS menunjukkan jumlah narapidana lansia yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas) tidak berbanding dengan kapasitas lapas. Sehingga, kebutuhan hadirnya aturan khusus tentang standar perlakuan bagi narapidana dan tahanan lansia dianggap penting sebagai bagian dari kelompok rentan.

Ditjen PAS akan mendorong gagasan ini di dalam seminar yang diikuti 160 peserta itu. Terdiri dari perwakilan delegasi negara sahabat, yakni Jepang, Singapura, Thailand, Korea, Vietnam, Kamboja, Malaysia, Laos, dan Filipina.

Akan ada pemaparan serta sharing knowledge tentang konsep perlakuan narapidana dan tahanan lansia di tiap-tiap negara.

Selain negara-negara delegasi, seminar ini juga mengikutsertakan perwakilan dari The Asia Foundation (TAF), International Committee of The Red Cross (ICRC), International Criminal Investigative Training Asistance Program (ICITAP), dan United Nations Office Drugs and Crime (UNODC).

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menyambut baik pelaksanaan seminar ini. Ia mengatakan berbagai hambatan dan potensi kerentanan yang dialami narapidana lansia di dalam lapas.

"Semoga hasil dari seminar ini dapat ditindaklanjuti sebagai pedoman internasional. Juga sebagai alat analisis yang tepat dalam merumuskan kebijakan penanganan narapidana lansia sedunia,” kata Yasonna saat membuka seminar.



(YDH)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id