Tersangka kasus dugaan suap distribusi pupuk, Bowo Sidik Pangarso bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta. (Foto: ANTARA/Dhemas Reviyanto)
Tersangka kasus dugaan suap distribusi pupuk, Bowo Sidik Pangarso bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta. (Foto: ANTARA/Dhemas Reviyanto)

Bowo Simpan Rp8 Miliar dalam 400 Ribu Amplop

Nasional OTT KPK
Fachri Audhia Hafiez • 14 Agustus 2019 16:48
Jakarta: Terdakwa kasus dugaan suap terkait kerja sama pengangkutan pupuk milik PT Pupuk Indonesia Logistik dengan PT HTK, Bowo Sidik Pangarso, disebut menyimpan uang sebesar Rp8 miliar di dalam 400.015 amplop. Uang itu akan digunakan untuk kampanye di Pileg 2019.
 
"Ditemukan uang Rp8 miliar dengan pecahan Rp20 ribu yang terdapat di dalam amplop putih dalam 4 ribu box amplop yang selanjutnya disimpan di dalam 81 kardus, dan dua kontainer plastik berwarna oranye saat penggeledahan di perusahaan terdakwa PT Inersia Ampak Engineers (IAE)," kataJaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)Kiki Ahmad Yani di Pengadilan Tipikor, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 14 Agustus 2019.
 
Uang tersebut berasal dari penukaran dalam mata uang dolar Singapura (SG$). Pada 2016, Bowo menerima SG$250 ribu selaku anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR yang mengusulkan Kepulauan Meranti dapat Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2016.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Bowo juga menerima uang tunai SGD50 ribu pada saat mengikuti musyawarah nasional (Munas) Golkar di Denpasar, Bali. Pada 26 Juli 2017, Bowo kembali menerima SG$200 ribu selaku wakil ketua Komisi VI DPR yang sedang membahas Peraturan Menteri Perdagangan tentang Gula Rafinasi, atau Perdagangan Gula Kristal Rafinasi melalui Pasar Lelang Komoditas.
 
"Pada 22 Agustus 2017, Terdakwa menerima uang SG$200 ribu di Restoran Angus House Plaza Senayan, Lantai 4, Jalan Asia Afrika, Senayan, Jakarta, dalam kedudukannya selaku wakil ketua Komisi VI DPR yang bermitra dengan PT PLN yang merupakan BUMN," ujar Jaksa Kiki.
 
Baca:Bowo Sidik Didakwa Terima Gratifikasi
 
Bowo menyimpan uang total SG$700 ribu di dalam lemari pakaian pribadinya yang beralamat di Jalan Bakti, Cilandak Timur, Jakarta Selatan. Pada 2019, seseorang bernama Ayi Paryana diminta Bowo menukarkan uang Rp8 miliar ke bentuk pecahan Rp20 ribu.
 
Ayi mengantarkan uang tersebut ke kantor PT AIE dan diterima oleh orang kepercayaan Bowo, M Indung Andriani K, bertahap selama delapan kali. Dalam satu kali pengiriman sebesar Rp1 miliar.
 
"Sehingga keseluruhan uang yang dibawa oleh Ayi untuk kebutuhan kampanye terdakwa sebagai calon anggota DPR daerah pemilihan Jawa Tengah," ujar Jaksa Kiki.
 
Pada 2017 dan 2018, Bowo menerima masing-masing Rp300 juta saat membahas program pengembangan pasar dari Kementerian Perdagangan untuk tahun anggaran 2017. Total ada Rp600 juta yang diterima selama periode tersebut untuk keperluan pribadi.
 
"Bahwa penerimaan gratifikasi berupa uang tersebut tidak pernah dilaporkan oleh terdakwa kepada KPK dalam tenggang waktu 30 hari kerja sejak diterima sebagaimana dipersyaratkan dalam undang-undang. Sehingga sudah seharusnya dianggap sebagai pemberian suap karena berhubungan dengan jabatan terdakwa," ucap Jaksa Kiki.
 
Sebelumnya, Bowo didakwa menerima suap dari Marketing Manajer Humpuss Transportasi Kimia (PT HTK), Asty Winasti dan Direktur PT HTK Taufik Agustono sebanyak US$163.733 dan Rp311.022.932. Suap diterima secara langsung maupun melalui orang kepercayaan Bowo, M Indung Andriani K.
 
Selain total suap tersebut, Bowo diduga menerima suap dari Direktur Utama PT Ardila Insan Sejahtera, Lamidi Jimat. Anggota DPR periode 2014-2019 itu menerima Rp300 juta dari Lamidi.
 
Suap tersebut diberikan agar Bowo membantu PT HTK mendapatkan kerja sama pekerjaan pengangkutan dan sewa kapal dengan PT Pilog, serta membantu PT Ardila Insan Sejahtera menagihkan pembayaran hutang ke PT Djakarta LLOYD.
 
Bowo melanggar Pasal 12 huruf b atau 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif