Juru bicara KPK Febri Diansyah. Foto: MI/Susanto.
Juru bicara KPK Febri Diansyah. Foto: MI/Susanto.

KPK Periksa Politikus Golkar

Nasional OTT KPK
M Sholahadhin Azhar • 14 November 2019 11:52
Jakarta: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil anggota DPRD Sumatera Utara Fraksi Partai Golkar, Akbar Himawan Buchori. Dia diperiksa terkait kasus dugaan suap proyek dan jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Medan pada 2019.
 
"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IAN (Kadis PUPR Kota Medan Isa Ansyari)," ujar juru bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Jakarta, Kamis, 14 November 2019.
 
KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap tiga saksi lain. Mereka yakni Kabag Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Setda Kota Medan Syarifuddin Dongoran, serta pihak swasta, I Ketut Yadi dan Muhammad Khairul.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Mereka diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka IAN," imbuh Febri.
 
KPK telah mencegah Akbar berpergian ke luar negeri untuk enam bulan ke depan. Lembaga Antirasuah juga menggeledah rumah Akbar di Medan pada Kamis, 31 Oktober 2019.
 
Isa bersama Wali Kota Medan nonaktif, Tengku Dzulmi Eldin, dan Kabag Protokoler Kota Medan, Syamsul Fitri Siregar telah ditetapkan sebagai tersangka. Dzulmi dan Syamsul diduga menerima suap dari Isa.
 
Uang suap disinyalir terkait jabatan Isa sebagai kadis PUPR Medan. Dugaan KPK, Isa memberikan uang Rp20 juta tiap bulan pada periode Maret-Juni 2019. Pada 18 September 2019, Isa juga memberi uang Rp50 juta ke Dzulmi.
 
Dzulmi juga diduga menerima suap Rp200 juta dari Isa untuk keperluan pribadi dalam perjalanan dinas di Jepang.
 
Dzulmi dan Syamsul selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Isa disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif