Gibran Rakabuming Raka. Foto: Medcom.id /Triawati Prihatsari
Gibran Rakabuming Raka. Foto: Medcom.id /Triawati Prihatsari

Pelaporan Ubedilah atas Gibran dan Kaesang Dinilai Serampangan

Nasional KPK kaesang pangarep Gibran Rakabuming Raka
Medcom • 12 Januari 2022 14:00
Jakarta: Laporan dugaan KKN yang diarahkan ke anak Presiden Joko Widodo dinilai serampangan. Laporan disebut hanya berdasarkan opini atau asumsi tanpa bukti yang konkret.
 
"Saran saya, kalau mau jadi pahlawan jangan pahlawan kesiangan. Pahami dulu regulasi dan aturan, kemudian investigasi baru buat laporan dan publikasi,” kata Sekretaris Jenderal Barikade 98 Arif Rahman, Rabu, 12 Januari 2021.
 
Dia menyayangkan Ubedilah Badrun selaku akademisi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang juga aktivis '98 gegabah membuat laporan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Eror in persona laporan ini. Kasus yang dilaporkan adalah hubungan bisnis swasta dengan swasta. Bukan pejabat kepala daerah atau PNS. Kalau mendalilkan Gibran sebagai Wali Kota Solo, pertanyaanya apakah Dia (gibran) sudah menjadi wali kota saat kerja sama itu terjadi," kata Arif.
 
Sebagai sesama aktifis 98, Arif meminta koleganya tidak asal membuat laporan tanpa analisa, pertimbangan matang, serta pengetahuan yang cukup terkait kasus yang dilaporkan.
 
"Selain bikin malu, juga berpotensi kena delik pidana laporan palsu jika ternyata terbukti ada itikad jahat dalam laporan tersebut. Ini bukan kata saya, tetapi diatur dalam UU No. 31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 10,” katanya.
 
Arif menilai laporan terhadap dua anak presiden ini fragmen-fragmen kejadian dirangkum dan ditafsirkan sesuka hati.
 
"Salah satu kecurigaan karena terlapor masih muda tetapi sudah mendapat kucuran dana Rp92 miliar. Jika hal seperti ini jadi persoalan, sama saja membunuh potensi start-up yang umumnya dilakukan oleh Gen-Z usia di bawah 30 tahun,” katanya.
 
Selain itu kata Arif kasus hukum yang melibatkan PT SM tidak ada kaitannya dengan kerja sama antara PT BMH dan perusahaan anak presiden.
 
"Dua kejadian yang sama sekali berbeda dan tidak ada irisan, lantas disandingkan seolah-olah berkaitan dan berhubungan,” ujarnya. 
 
Arif menambahkan, jika menemukan kejanggalan yang merugikan anggaran negara, maka kejanggalan itu yang mestinya dilaporkan. "Jadi jangan menduga-duga, asumsi, opini pribadi. Equality before the law juga berlaku untuk anak presiden. Jangan karena anak presiden, masih muda punya bisnis bagus, terus dicurigai,” katanya.
 
Dia mendukung jika pelapor melakukan investigasi dan menemukan bukti kucuran dana tersebut melanggar hukum dan kejahatan. 
 
“Kami di Barikade juga memiliki bidang kajian hukum dan politik yang terus mengkritisi pemerintahan dengan metode dan cara-cara akademik yang layak. Setiap anomali, kejanggalan, bahkan kebijakan yang kontroversi kami kaji,” kata Arif.  
 
Arif menentang jika itikad dalam beroposisi dan pelaporan kasus-kasus didasari niat-niat sekedar ingin populer dan mendapat kredit di politik praktis semata.
 
Seperti diketahui, KPK menerima laporan dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang diduga melibatkan Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep. Laporan itu dilayangkan dosen UNJ yang juga aktivis '98, Ubedilah Badrun.
 
KPK akan melakukan verifikasi dan telaah terhadap data laporan yang menyeret anak Presiden Jokowi itu.
 
(FZN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif