BNPT Kesulitan Pulihkan Ideologi Aman Abdurrahman

Ilham wibowo 04 Juli 2018 07:36 WIB
terorisme
BNPT Kesulitan Pulihkan Ideologi Aman Abdurrahman
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius - MI/Pius Erlangga.
Jakarta: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius menyebut terpidana kasus terorisme Aman Abdurrahman enggan kompromi berganti ideologi cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Aman termasuk kategori hard core atau garis keras. 

Suhardi mengungkapkan, BNPT mengirim tim untuk proses deradikalisasi terhadap Aman usai putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, Aman masih sulit diajak berdamai untuk mengganti ideologi. 

"Hard core seperti Aman Abdurrahman itu tidak mau mengikuti (program deradikalisasi) karena kita tidak bisa memaksanya," ujar Suhardi di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa, 3 Juli 2018. 


Aman telah dicoba untuk berkomunikasi dengan sejumlah ahli psikologi. Kehadiran ulama juga dilibatkan untuk meluruskan pemahaman radikal terorisme Aman. 

"Tidak mau berhubungan didatangi kita saja tidak mau. Kita padahal melibatkan bukan cuma ulama yang lebih tinggi, termasuk juga psikolog," papar Suhardi. 

Tak hanya untuk Aman, BNPT juga menyasar keluarga terdekat. Pendekatan itu dilakukan agar Aman bertaubat untuk kembali cinta Tanah Air. 

"Psikolog kita turunkan untuk bisa mendapatkan tanggapan dari mereka termasuk keluarganya supaya bisa kita berikan untuk perbaikan," tutur dia. 

(Baca juga: Kejagung Siapkan Langkah Buat Eksekusi Aman Abdurahman)

Suhardi memastikan pihaknya tak memaksa bila Aman tetap bersikukuh dengan pemahaman terorismenya itu. Putusan hukum berkekuatan tetap bakal dilakukan setelah seluruh prosedur dilalui. 

Jaksa Agung M Prasetyo mengaku tak bisa gegabah meski memiliki kewenangan mengeksekusi terpidana mati kasus terorisme Aman Abdurrahman. Pihaknya bakal memastikan lebih dulu seluruh hak mengajukan upaya hukum Pimpinan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) terpenuhi. 

"Nanti akan kita coba datangi yang bersangkutan (Aman), tentang sikapnya mengenai putusan pengadilan yang waktu itu vonisnya adalah sama dengan tuntutan penuntut umum yaitu pidana mati," kata Prasetyo. 

Upaya peninjauan kembali (PK) dilakukan oleh pihak keluarga kendati Aman tetap menolak dibela. Prasetyo berujar, pihaknya bakal meminta peryataan resmi dari Aman maupun keluarganya sebelum proses eksekusi dilakukan. 

"Dengan begitu supaya kemudian hari tidak ada yang menyalahkan penegak hukum dalam proses penegakan hukum yang sudah dijalankan," pungkas dia. 


 



(REN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id