Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolanda Berutu (kiri) berjalan menuju mobil tahanan usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta. Foto: Antara/Hafidz Mubarak.
Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolanda Berutu (kiri) berjalan menuju mobil tahanan usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta. Foto: Antara/Hafidz Mubarak.

KPK Perpanjang Penahanan Bupati Pakpak Bharat

Nasional OTT KPK
Juven Martua Sitompul • 16 Januari 2019 19:21
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolanda Berutu. Penahanan tersangka kasus dugaan suap proyek di Dinas PUPR Pakpak Bharat itu diperpanjang selama 40 hari ke depan.
 
Penyidik juga memperpanjang masa penahanan dua tersangka lain yakni, Plt Kepala Dinas PUPR Pakpak Bharat David Anderson Karosekali dan satu pihak swasta Hendriko Sembiring.
 
"Hari ini dilakukan perpanjangan penahanan untuk tiga tersangka kasus suap proyek-proyek di Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat TA 2018 selama 40 hari," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 16 Januari 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Perpanjangan penahanan ketiga tersangka terhitung sejak 17 januari 2019 sampai dengan 25 Februari 2019. Penahanan diperpanjang demi kepentingan penyidikan.
 
Baca juga: Bupati Pakpak Bharat Ditetapkan Jadi Tersangka
 
KPK menetapkan Remigo bersama David Anderson Karosekali dan Hendriko Sembiring sebagai tersangka suap. Remigo diduga menerima suap Rp550 juta terkait proyek di Dinas PUPR Pakpak Bharat.
 
Remigo diduga menerima uang suap dalam tiga tahap, yakni Rp150 juta pada 16 November 2018, Rp250 juta, dan Rp150 juta pada 17 November 2018. Uang itu diduga digunakan untuk kepentingan Remigo, termasuk mengamankan kasus sang istri Kusuma Dewi di Polda Sumut.
 
Kusuma Dewi diketahui tersandung kasus dugaan korupsi dana kegiatan fasilitasi peran serta tim penggerak PKK Kabupaten Pakpak Bharat pada 2014 silam. Kasus itu awalnya ditangani oleh Polres Pakpak Bharat.
 
Namun, kasus itu kemudian dilimpahkan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Utara pada awal 2018. Sejumlah pihak pun telah dipanggil untuk dimintai keterangan terkait kasus tersebut.
 
Sampai akhirnya, belakangan kasus dugaan korupsi itu dihentikan jajaran Ditreskrimsus pada pekan lalu. Alasan penghentian kasus itu lantaran Kusuma Dewi telah mengembalikan uang diduga hasil korupsi sebesar Rp143 juta.
 

 

(HUS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif