NEWSTICKER
Plt juru bicbara KPK Ali Fikri. Medcom/Arga Sumantri
Plt juru bicbara KPK Ali Fikri. Medcom/Arga Sumantri

KPK Tak Berkewajiban Beberkan 36 Kasus yang Dihentikan

Nasional kpk kasus korupsi
Candra Yuri Nuralam • 24 Februari 2020 09:55
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) engganmemerinci 36 kasus yang dihentikan pada tahap penyelidikan. Alasannya, tidak ada undang-undang yang mewajibkan Lembaga Antirasuah menyampaikan hal tersebut ke publik.
 
"Tidak, karena itu bagian info yang dikecualikan menurut undang-undang keterbukaan informasi," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri kepada Medcom.id, Senin, 24 Februari 2020.
 
Menurut Ali, 36 kasus yang dihentikan merupakan jenis kasus tertutup. Biasanya, kata dia, praktik rasuah dari kasus tertutup ini bagian dari operasi tangkap tangan (OTT).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Atas dalil itu, Ali menyebut kasus-kasus yang dihentikan bukan untuk dikonsumsi publik. Tak hanya KPK, Dewan pengawas (Dewas) KPK bahkan tidak berhak membeberkan hal tersebut.
 
KPK Tak Berkewajiban Beberkan 36 Kasus yang Dihentikan
KPK Ilustrasi. Foto: MI
 
"Sesuai undang-undang penyelidikan tidak terkait dewas, kecuali SP3 penyidikan sesuai Pasal 40 Undang-Undang KPK yang baru," ujar Ali.
 
Ali menegaskan penghentian kasus bukan berarti KPK meninggalkan dugaan korupsi yang dilaporkan. KPK bakal membuka kasus itu kembali jika ke depannya ada bukti baru yang ditemukan penyidik.
 
"Jika ada fakta baru kasus tersebut akan bisa dibuka kembali lidiknya," tegas Ali.
 

(JMS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif