Ilustrasi Mahkamah Konstitusi. ANT Hafidz Mubarak A.
Ilustrasi Mahkamah Konstitusi. ANT Hafidz Mubarak A.

Gugatan Perppu Korona Berpotensi Gugur

Nasional mahkamah konstitusi
Fachri Audhia Hafiez • 13 Mei 2020 13:28
Jakarta: Gugatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) masih berproses di Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan berpotensi gugur seiring disahkannya Perppu tersebut menjadi undang-undang.
 
"Biasanya dalam perkara-perkara yang lalu, kalau perppu sudah ditetapkan menjadi undang-undang, amarnya tidak dapat diterima," kata juru bicara MK Fajar Laksono kepada Medcom.id, Rabu, 13 Mei 2020.
 
Gugurnya gugatan tersebut karena objek yang diperkarakan hilang. Artinya, Perppu telah berganti menjadi undang-undang.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sidang gugatan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 belum masuk ke pokok perkara. Hakim Konstitusi masih meminta pihak pemohon memperbaiki permohonan.
 
(Baca: Kebal Hukum di Perppu Kebijakan Keuangan Negara Dinilai Menyalahi UU)
 
Ada tiga pihak yang menggugat Perppu Korona, yaitu mantan Ketua MPR Amien Rais, eks Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Sirajuddin (Din) Syamsuddin, dan Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia Sri Edi Swasono. Kemudian perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Yayasan Mega Bintang Solo Indonesia 1997, dan perorangan atas nama Damai Hari Lubis.
 
Sidang dengan agenda permohonan perbaikan rencananya digelar Kamis, 14 Mei 2020. Hasil sidang akan dibawa ke rapat permusyawaratan hakim (RPH) untuk ditentukan nasib gugatan tersebut.
 
"Besok sidang perbaikan. Setelahnya dilaporkan ke RPH oleh panel," jelas Fajar.
 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi undang-undang. Perppu tersebut disetujui delapan fraksi kecuali Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
 
Pasal 27 Perppu Covid-19 sejatinya dinilai bisa membuat pejabat negara kebal dari hukum di tengah pandemi virus korona. Hal ini dinilai berbahaya dan bisa diselewengkan pihak mana pun.
 

(REN)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif