Sidang kasus korupsi pengadaan tanah di Munjul/Medcom.id/Fachri
Sidang kasus korupsi pengadaan tanah di Munjul/Medcom.id/Fachri

Proposal Program Hunian DP Rp0 Awalnya Diajukan Rp5,5 Triliun

Nasional kasus tanah kasus korupsi Pengadilan hunian dp 0% Rumah DP 0% Yoory Corneles Kasus pengadaan tanah Munjul Yoory Rugikan Negara Rp152 Miliar
Fachri Audhia Hafiez • 21 Oktober 2021 16:34
Jakarta: Mantan Kepala Badan Pembinaan (BP) BUMD DKI Jakarta Yurianto menyebut proposal program hunian down payment (DP) Rp0 awalnya diajukan lebih dari Rp5 triliun. Proposal itu diajukan Perumda PT Pembangunan Sarana Jaya.
 
Hal itu terungkap saat salah anggota Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Ali Muhtarom mengonfirmasi skema program hunian DP Rp0 kepada Yurianto. Dia dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa kasus korupsi pengadaan tanah di Munjul, mantan Direktur Utama (Dirut) Perumda PT Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan.
 
"Saksi menjelaskan bahwa terkait dengan hunian DP Rp0 ini kan jelas program dari Gubernur (DKI Jakarta Anies Baswedan), yang saya tangkap skema pengadaan DP Rp0 menggunakan Penyertaan Modal Daerah. Kemudian, akhirnya Sarana Jaya mengajukan proposal, saudara tahu nilai proposal yang diajukan?," tanya Hakim Ali saat persidangan di Pengadilan Tipikor, Kemayoran, Jakarta, Kamis, 21 Oktober 2021.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: 3 Orang dari BP BUMD DKI Jadi Saksi Perdana Kasus Munjul
 
Yurianto menyebut nilai proposal itu Rp5,5 triliun. Proposal itu terlebih dahulu masuk ke BP BUMD.
 
"Sekitar Rp5,5 triliun lebih. Dianalisis gitu," ucap Yurianto.
 
Setelah dari BP BUMD, proposal diserahkan ke Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD). Lalu, ke Badan Anggaran DPRD untuk disahkan dalam APBD. Namun, dari nilai proposal itu hanya disetujui Rp1,8 triliun.
 
Menurut Yurianto, dia tak mengetahui lebih detail lanjutan proses pengajuan proposal itu setelah dari BP BUMD. Karena hal itu sudah di luar kewenangannya.
 
"Cuma dalam konteks ini biasanya sudah masuk ke TAPD, itu ketuanya Pak Sekretaris Daerah kan, timnya beda lagi," terang Yurianto.
 
Pada surat dakwaan Yoory dijelaskan bahwa dia mengajukan usulan Penyertaan Modal kepada Gubernur DKI Anies Baswedan untuk ditampung pada APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019. Nilainya sekitar Rp1,8 triliun.
 
Fulus itu rencananya akan digunakan salah satunya terkait proyek hunian DP Rp0. Penggunaan lainnya yakni pembelian alat produksi yang tidak dirincikan dan proyek Sentra Primer Tanah Abang.
 
Yoory didakwa merugikan keuangan negara Rp152 miliar. Kerugian terkait korupsi pengadaan tanah di Munjul.
 
Mantan anak buah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu diduga telah memperkaya diri sendiri atau orang lain maupun suatu korporasi. Pihak yang diperkaya adalah Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene dan pemilik PT Adonara Propertindo Rudi Hartono Iskandar.
 
Yoory didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 
(ADN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif