Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri memberikan keterangan kepada media di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan. Medcom.id/Fachri
Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri memberikan keterangan kepada media di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan. Medcom.id/Fachri

KPK Tegaskan Penonaktifan 75 Pegawai Tak Halangi Penanganan Kasus

Nasional KPK Kasus Suap kasus korupsi ASN
Candra Yuri Nuralam • 16 Mei 2021 07:20
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan penanganan perkara tetap berjalan. Penonaktifan 75 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan dalam alih status menjadi aparatur sipil negara (ASN) dinilai tidak mengganggu proses penyidikan.
 
"Sejauh ini khusus pekerjaan pada kedeputian penindakan masih berjalan. Demikian juga program dan kegiatan pada kedeputian yang lain," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Minggu, 16 Mei 2021.
 
Fungsi pencegahan juga tidak terganggu dengan penonaktifan 75 pegawai. Ali menegaskan KPK tetap bekerja dengan normal dalam penanganan dan pemberantasan korupsi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kerja-kerja di KPK tidak ada yang individual, namun secara tim dalam bentuk satgas yang dipimpin ketua tim atau kasatgas dengan kontrol dari direktur masing-masing direktorat sebagai atasan langsungnya," tegas Ali.
 
Baca: Novel Baswedan: TWK untuk Menyeleksi Pegawai Terbaik KPK
 
Sebelumnya, penyidik KPK Novel Baswedan dinonaktifkan karena gagal dalam tes wawasan kebangsaan. Dia dinonaktifkan saat tengah menangani kasus besar.
 
"Saya ada kasus menangani mafia hukum," kata Novel saat dihubungi di Jakarta, Selasa, 11 Mei 2021.
 
Novel tidak memerinci mafia hukum yang dimaksud. Dia juga enggan memerinci kasus tersebut sudah masuk di tahap penyelidikan atau penyidikan.
 
Namun, bukan hanya Novel yang dinonaktifkan saat menangani kasus. Menurut Novel, ada pegawai yang tengah menangani kasus besar malah dinonaktifkan.
 
"Terus ada yang nangani kasus (korupsi) bantuan sosial (bansos), kasus e-ktp juga belum kelar karena terkait kerugian negara kan belum ditarik kan. Tentunya ada kasus lain yang masih dijalani," ujar Novel.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif