MK Segera Proses Gugatan UU Pemilu soal Syarat Cawapres

Siti Yona Hukmana 28 April 2018 07:30 WIB
pemilu
MK Segera Proses Gugatan UU Pemilu soal Syarat Cawapres
Ilustrasi. (Foto: MI/Galih Pradipta).
Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) menyambut baik peninjauan kembali (PK) yang diajukan sejumlah pihak terkait syarat calon wakil presiden (cawapres) dalam Undang-Undang (UU) Pemilu. MK berjanji akan segera menindaklanjuti.

"MK akan menindaklanjuti permohonan itu sesuai hukum acara. Dalam persidangan nanti, pertama-tama akan diperiksa secara cermat apakah pemohon memiliki legal standing (kedudukan hukum) atau tidak," kata Juru Bicara MK Fajar Laksono kepada Medcom.id, Jumat, 27 April 2018.

Menurut Fajar, gugatan yang diajukan itu wajar dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya oleh adanya UU tersebut. MK, kata dia, mempersilakan siapa pun yang merasa dirugikan untuk menggugat.


"Ya, tentu dipersilakan menggugat ke MK kepada pihak yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya. Termasuk karena dianggap mengandung ketidakpastian hukum. Ini justru bagus, karena yang ditempuh adalah jalur-jalur konstitusional," ungkap Fajar.

Baca juga: Gugatan Syarat Capres-Cawapres Dianggap Memaksa

Menurut Fajar, masyarakat boleh beropini dan menafsirkan ketentuan UU. Namun dalam upaya PK di MK ada kepastian mengenai bagaimana ketentuan yang diuji dengan menafsirkan berdasarkan UUD 1945. Ia pun tak bisa memastikan akan menang atau kalah PK tersebut.

"Soal menang atau kalah, kita ikuti prosesnya, ini masih proses permulaan, belum bisa diprediksi," ujarnya.

Sebelumnya, Muhammad Hafidz dari Dewan Pimpinan Federasi Pekerja Singaperbangsa dan Perkumpulan Rakyat Proletar untuk Konstitusi meminta PK terhadap beberapa pasal dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Ia menggugat Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i.

Pasal 169 huruf n UU Pemilu berbunyi, "Persyaratan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden adalah: (n) belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama."

Sementara Pasal 227 huruf i UU Pemilu berbunyi, "Pendaftaran bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 dilengkapi persyaratan sebagai berikut: (i) surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama."



(HUS)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id