PT Tradha Samarkan Fee Proyek Sebagai Utang
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode M. Syarief. Foto: MI/Susanto.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan PT Putra Ramadhan atau PT Tradha sebagai tersangka kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU). PT Tradha diduga terlibat menyamarkan uang hasil korupsi yang menjerat Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad (MYF)
 
Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif mengatakan kasus yang menjerat PT Tradha merupakan pengembangan dari perkara korupsi yang menjerat Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad (MYF). Bupati Fuad bahkan disebut sebagai salah satu pihak yang mengendalikan perusahaan.
 
 "Pada kurun waktu 2016-2017, PT Tradha menggunakan 'bendera' lima perusahaan lain untuk memenangkan delapan proyek di Kabupaten Kebumen dengan total nilai proyek mencapai Rp51 miliar," kata Laode di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat 18 Mei 2018.
 
Setelah memenangkan sejumlah proyek, PT Tradha diduga menerima sejumlah uang dari para kontraktor. Uang itu merupakan fee proyek di lingkungan Pemkab Kebumen.
 
"Setidaknya sekitar Rp3 miliar disamarkan seolah-olah sebagai utang," beber Laode.

Baca: KPK Bidik Korporasi di Kasus Suap Bupati Kebumen

Uang yang dikumpulkan PT Tradha dari para kontraktor itu bercampur dengan sumber lainnya dalam pencatatan keuangan PT Tradha. Hal ini memberikan manfaat bagi PT Tradha sebagai keuntungan maupun manfaat lainnya.
 
"Termasuk untuk membiayai pengeluaran atau kepentingan pribadi MYF, baik pengeluaran rutin seperti gaji, cicilan mobil, maupun keperluan lainnya," ujar Laode.
 
PT Tradha disangkakan melanggar Pasal 4 atau Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.






(FZN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id