Lambang KPK. Foto: MI/Rommy Pujianto
Lambang KPK. Foto: MI/Rommy Pujianto

Makelar Tanah RTH Bandung Dicegah ke Luar Negeri

Nasional kasus korupsi kota bandung
M Sholahadhin Azhar • 03 Desember 2019 14:08
Jakarta: Tersangka kasus korupsi pengadaan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Bandung, Jawa Barat,Dadang Suganda dicegah ke luar negeri. 'Pasien' baru KPK di itu tak boleh meninggalkan Tanah Air hingga enam bulan ke depan.
 
"Terhitung sejak 26 November 2019," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa, 3 November 2019.
 
Wiraswasta itu terlibat pengadaan tanah RTH di Pemerintahan Kota (Pemkot) Bandung pada tahun anggaran 2012. Dadang bertindak sebagai makelar tanah dalam proyek di 'Kota Kembang' itu.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dadang terjerat dalam pengembangan kasus dari fakta-fakta baru di proses penyidikan hingga persidangan. KPK menemukan sejumlah bukti dugaan keterlibatan Dadang dalam pengadaan tanah untuk RTH Bandung.
 
Kasus ini bermula saat Wali Kota Bandung yang saat itu dijabat Dada Rosada menetapkan lokasi pengadaan tanah untuk RTH. Anggaran diusulkan sebesar Rp15 miliar untuk 10 ribu meter persegi di 2012.
 
Dalam proses di Badan Anggaran DPRD Kota Bandung, anggota Dewan meminta tambahan anggaran untuk memperluas lokasi RTH. Anggaran diusulkan sebesar Rp57,21 miliar untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD Murni) 2012.
 
Lahan yang dibeli telah disiapkan sebelumnya dari warga sebagai pemilik tanah. Namun upaya ini diduga dilakukan untuk keuntungan beberapa pihak.
 
Pada September 2012, penambahan anggaran diajukan kembali dari Rp57 miliar menjadi Rp123, 93 miliar. Total anggaran yang telah direalisasikan Rp115,22 miliar di tujuh kecamatan yang terdiri dari 210 bidang tanah.
 
Pembelian lahan diduga menggunakan jasa orang ketiga. Mekelar ini salah satunya anggota DPRD Kota Bandung periode 2009-2014 Kader Slamet yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Dadang Suganda juga bertindak sebagai makelar.
 
Dadang menggunakan kedekatannya dengan Sekretaris Daerah Kota Bandung kala itu, Edi Siswadi. Edi telah divonis bersalah dalam perkara lain suap terhadap hakim dalam penanganan perkara korupsi bantuan sosial (bansos) di Pemerintah Kota Bandung.
 
Edi Siswadi memerintahkan Kepala Dinas Pengelolaan dan Keuangan Daerah kala itu, Herry Nurhayat, untuk membantu Dadang dalam proses pengadaan tanah. Herry juga telah ditetapkan sebagai tersangka.
 
Dadang kemudian membeli tanah sejumlah pemilik tanah atau ahli waris di Bandung. Dia mengambil alih tanah itu dengan harga lebih rendah dari nilai jual objek pajak (NJOP).
 
Setelah tanah tersedia, Pemerintah Kota Bandung membayarkan Rp43,65 miliar kepada Dadang. Dia hanya memberikan Rp13,5 miliar pada pemilik tanah, sedangkan Rp30 miliar sisanya dibagi-bagi.
 
Rp10 miliar hasil rasuah diberikan kepada Edi Siswandi. Fulus ini digunakan untuk menyuap hakim dalam perkara bansos di Pengadilan Negeri Kota Bandung.
 
Dadang disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif