NEWSTICKER
Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Busyro Muqoddas. Medcom.id/ Daviq Umar Al Faruq.
Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Busyro Muqoddas. Medcom.id/ Daviq Umar Al Faruq.

UU Pilkada Dinilai Jadi Penyebab Banyaknya Kasus Korupsi

Nasional kasus korupsi
Daviq Umar Al Faruq • 11 Januari 2020 06:00
Malang: Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Busyro Muqoddas mengatakan pihaknya telah melakukan kajian sejak lama terkait praktik korupsi yang berulang kali dilakukan oleh para pejabat di Indonesia. Dia menyebutkan praktik korupsi terus terjadi karena kebijakan yang ada.
 
"Aspek hulunya yakni Undang-Undang yang terkait dengan pemilihan kepala daerah (langsung), modal politiknya besar," kata Busyro usai menghadiri Seminar MPM di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Jawa Timur, Jumat 10 Januari 2020.
 
Meski begitu, Busyro tidak sependapat dengan wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung yang dilontarkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian. Menurut dia, dampak pilkada tidak langsung bisa lebih berbahaya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kalau Mendagri buru-buru, lalu solusinya pilkada tidak langsung lewat DPR, jangan-jangan itu nanti pemodalnya mainnya justru di situ. Lokalisasi kemungkaran-kemungkaran politik tadi. Jadi memang tidak sesederhana apa yang menjadi konsep Pak Mendagri, Pak tito, tidak sesederhana itu," imbuh dia.
 
Oleh karena itu, mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini mengaku Muhammadiyah bakal terus melakukan kajian tentang korupsi. Namun kajian tersebut tidak bisa dilakukan sendirian dan harus secara multidisiplin.
 
"Ada studi antropologi politik, sosiologi, psikologi. Setelah kajian akademis itu nanti dilakukan baru kita bisa membuat rekomendasi. Jadi tidak sporadis. Karena problemnya kompleks sekali," pungkas dia.
 
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta sistem pemilu dikaji ulang. Tito menyebut sistem pemilu saat ini berpotensi menimbulkan korupsi.
 
Terbaru, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK, Rabu, 8 Januari 2019. Ia menjadi tersangka kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota Fraksi PDIP 2019-2024.
 
Dalam kasus ini, Wahyu diduga menerima suap dari calon legislatif PDIP Harun Masiku guna memuluskan proses PAW. KPK juga telah menetapkan Harun sebagai tersangka pemberi suap.
 
KPK pun menetapkan Agustiani sebagai tersangka penerima suap. Satu tersangka lainnya yakni Saeful selaku pemberi suap.
 
Atas perbuataannya, Wahyu dan Agustiani selaku penerima suap disangka melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Sementara, Harun dan Saeful selaku pemberi suap disangka melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 

(SCI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif