Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta. Foto: MI/Rommy Pujianto.
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta. Foto: MI/Rommy Pujianto.

Petinggi Daya Radar Utama Diusut KPK

Nasional kasus korupsi
Juven Martua Sitompul • 01 Juli 2019 11:15
Jakarta: Direktur Teknik PT Daya Radar Utama (DRU), Muhammad Affandi, dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia akan diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi pengadaan kapal patroli di Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
 
"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AMG (Direktur Utama PT DRU Amir Gunawan)," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Senin, 1 Juli 2019.
 
Penyidik juga memanggil dua saksi lain. Mereka adalah Manager Administrasi PT DRU, Justin Sasangka, dan anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Satuan Kerja (Satker) Direktorat Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) dan PIP KPP, Rosman.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


KPK menetapkan empat tersangka dugaan korupsi pengadaan kapal ini. Para tersangka adalah Amir Gunawan; pejabat pembuat komitmen (PPK) Bea dan Cukai, Istadi Prahastanto; Ketua Panitia Lelang, Heru Sumarwanto; dan Aris Rustandi selaku PPK KKP.
 
Istadi, Amir, dan Heru diduga melakukan sejumlah perbuatan melawan hukum (PMH) dalam proses pengadaan hingga pelaksanaan pekerjaan pengadaan 16 kapal patroli cepat (fast patrol boat/FCB) di Ditjen Bea dan Cukai. Mereka diduga mengarahkan panitia lelang agar memilih PT DRU untuk menggarap proyek tahun jamak 2013-2015 senilai Rp1,12 triliun tersebut.
 
Setelah dilakukan uji coba, kecepatan dan sertifikasi dual-class 16 kapal patroli itu tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan di kontrak. Meski tidak sesuai, Ditjen Bea dan Cukai tetap menerima dan menindaklanjuti pembayaran.
 
Selama proses pengadaan, Istadi dan kawan-kawan menerima EUR7.000 (Rp111,9 juta) sebagai sole agent mesin yang dipakai oleh 16 kapal patroli cepat tersebut. Dugaan kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp117,7 miliar.
 
Pada perkara berikutnya, Amir dan Aris diduga melakukan cawe-cawe dalam penandatangan kontrak kerja pengadaan empat unit kapal 60 meter untuk sistem kapal inspeksi perikanan (SKIPI) pada Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP. Nilai kontrak proyek ini USD58.307.789 (Rp821,3 miliar).
 
Aris diketahui membayar seluruh termin pembayaran proyek pengadaan empat kapal SKIPI kepada PT DRU senilai Rp821,3 miliar. Padahal, biaya pembangunan empat kapal itu hanya Rp446,2 miliar.
 
Tak hanya itu, KPK menduga terdapat sejumlah perbuatan melawan hukum lain dalam proses pengadaan. Beberapa di antaranya adalah belum adanya engineering estimate, persekongkolan dalam tender, dokumen yang tidak benar, dan sejumlah PMH lainnya.
 
Baca: Korupsi Kapal Bea Cukai Merugikan Negara Rp179 Miliar
 
Empat kapal SKIPI itu juga diduga tidak sesuai spesifikasi yang diisyaratkan dan dibutuhkan, misalnya kecepatan tidak mencapai syarat yang ditentukan, kekurangan panjang kapal sekitar 26 sentimeter, markup volume pelat baja dan aluminium, serta kekurangan perlengkapan kapal lain. Kerugian negara dari kasus ini mencapai Rp61,5 miliar.
 
Pada perkara korupsi kapal Ditjen Bea dan Cukai, Amir, Istadi, dan Heru dinilai melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
 
Pada perkara korupsi kapal di KKP, Amir dan Aris disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif