Politikus PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka dan terdakwa kasus UU ITE, Baiq Nuril, menemui Menkumham Yasonna Laoly. Foto: Medcom.id/Whisnu Mardiansyah.
Politikus PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka dan terdakwa kasus UU ITE, Baiq Nuril, menemui Menkumham Yasonna Laoly. Foto: Medcom.id/Whisnu Mardiansyah.

Cepat Lambat Amnesti Tergantung Presiden

Nasional pelecehan seksual
Siti Yona Hukmana • 14 Juli 2019 13:12
Jakarta: Kecepatan proses amnesti bagi guru honorer Baiq Nuril tergantung kepada Presiden Joko Widodo. Tak ada ketentuan pasti kapan amnesti harus diberikan setelah permohonan diterima Presiden.
 
"Soal waktu tergantung Presiden, dalam undang-undang tidak ada waktu membatasi," kata pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar kepada Medcom.id, Minggu, 14 Juli 2019.
 
Menurut Abdul, ada sejumlah pertimbangan yang harus diperhatikan Kepala Negara dalam memberika amnesti. Salah satunya, Presiden harus melihat apakah kasus inisangat mendesak.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Tergantung urgensinya, pertimbangan bisa dititikberatkan pada komitmen perlindungan negara terhadap kekerasan seksual," ujar Abdul.
 
Abdul menyebut amnesti adalah kewenangan Jokowi sebagai kepala negara. Pengajuan amnesti akan meniadakan akibat hukum dari suatu perbuatan seseorang, baik yang sudah maupun yang belum dipatuhi hukumannya.
 
Hal ini berarti amnesti akan mengembalikan status tidak bersalah kepada orang yang sudah dinyatakan bersalah sebelumnya. Namun, kata Abdul, kewenangan presiden itu harus berdasarkan konstitusi.
 
"Maka harus meminta pertimbangan DPR, meskipun putusan tetap ada pada presiden," imbuh dia.
 
Mahkamah Agung (MA) sebelumnya menolak permohonan peninjauan kembali (PK) mantan guru honorer SMAN 7 Mataram Baiq Nuril Maknun. Dia dianggap bersalah melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
 
Perkara ini adalah buntut dari tersebarnya rekaman percakapan telepon antara Baiq Nuril dan atasannya di sekolah. Kasus ini menimbulkan polemik. Pasalnya, Baiq Nuril dinilai sebagai korban pelecehan seksual dalam percakapan itu.
 
Baca: Jaksa Agung Apresiasi Rencana Amnesti Baiq Nuril
 
Presiden Joko Widodo pun mempersilakan Baiq Nuril mengajukan amnesti. Baiq Nuril diharap segera mengajukan amnesti sehingga Kepala Negara bisa menggunakan kewenangannya.
 
Presiden akan berkonsultasi dengan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly; dan Jaksa Agung M Prasetyo, terkait kasus ini. Presiden ketujuh Indonesia akan mencarikan solusi terbaik buat Baiq Nuril.
 
"Apakah amnesti atau yang lainnya. Tapi perhatian saya sejak awal kasus ini tidak berkurang. Tapi kita harus hormati keputusan yang sudah diambil MA, itu bukan pada wilayah eksekutif," tekan Presiden.
 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif