Ilustrasi Gedung DPRD DKI Jakarta - MI/Panca Syurkani
Ilustrasi Gedung DPRD DKI Jakarta - MI/Panca Syurkani

Anggota DPRD DKI Kesulitan Melapor Kekayaan

Nasional lhkpn
Nur Azizah • 18 Januari 2019 15:37
Jakarta: DPRD DKI Jakarta masuk dalam kategori legislatif paling tidak patuh dalam urusan Laporan Harta Kekayaan Penyelanggara Negara (LHKPN) 2018. Selama satu tahun kemarin, tidak ada satu pun anggota DPRD DKI yang melaporkan LHKPN ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
 
Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Gembong Warsono membenarkan belum satu pun anggota dewan melapor. Kendalanya, anggota dewan kesulitan mengumpulkan bukti-bukti kepemilikan harta yang dimiliki.
 
"Laporan mesti dilengkapi dengan bukti-bukti kepemilikan atas harta yang dia miliki. Itu yang bikin agak lama," kata Gembong saat dihubungi, Jakarta Pusat, Jumat, 18 Januari 2018.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Gembong mengaku sebagian anggota fraksi PDI Perjuangan sudah melengkapi berkas-berkas. Hanya, mereka menunggu anggota lainnya untuk melengkapi laporan.
 
(Baca juga:Taufik Salahkan Sekwan DKI Terkait LHKPN)
 
"Akhirnya, teman-teman belum mengirim karena menunggu yang lain dulu. Kami mikirnya begitu. Kalau yang hartanya banyak, pasti lama nyari buktinya," terus dia.
 
Gembong menyampaikan seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan sepakat untuk melaporkan LHKPN pada Februari 2019. Fraksi PDI Perjuangan berencana mengundang KPK untuk melakukan bimbingan teknis terkait e-laporan LHKPN.
 
"Kemarin kami langsung rapat fraksi. Teman-teman sudah sepakat untuk bulan Februari menyerahkan LHKPN," ujar dia.
 
Sebelumnya, KPK mengungkapkan DPRD DKI Jakarta menjadi salah satu legislatif paling tidak patuh dalam LHKPN dengan persentase 0,00 persen. Dari 106 wajib lapor, tidak satu pun anggota yang melapor.
 
(Baca juga: KPK: Banyak DPRD tak Patuh LHKPN)

 

(REN)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi