Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Foto: MI/Susanto.
Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Foto: MI/Susanto.

Pembentukan Tim Gabungan Kasus Novel Menjawab Keraguan Publik

Nasional novel baswedan
Arga sumantri • 24 Januari 2019 23:32
Jakarta: Pembentukan tim gabungan kasus teror terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan harus didukung. Keberadaan tim gabungan ini dianggap menjadi langkah tepat untuk menjawab kritikan dan keraguan publik.
 
"Publik perlu diyakinkan. Tim gabungan kasus Novel adalah solusinya," kata dosen Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, di Jakarta, Kamis, 24 Januari 2019.
 
Ujang menyatakan, tim gabungan ini mesti didukung karena menjadi harapan untuk mengungkap siapa aktor intelektual peneror Novel. Ia pun berharap tim gabungan berani bersikap untuk menjawab keraguan publik. Bagi dia, tim gabungan kasus Novel juga menjadi bukti negara hadir.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Pembentukan tim gabungan bentuk hadirnya negara dan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menyelesaikan kasus-kasus yang belum selesai," tutur Ujang.
 
Baca juga: Tim Gabungan Gerak Cepat Tuntaskan Kasus Novel
 
Menurut Ujang, tim gabungan ini menjadi harapan rakyat. Hampir dua tahun kasus penyiraman air keras terhadap Novel tak kunjung jelas. Ia khawatir bila kasus Novel gagal diungkap, maka akan menjadi luka sejarah.
 
"Jangan kecewakan harapan rakyat. Oleh karena itu, anggota tim gabungan harus bekerja profesional demi bangsa dan negara untuk menuntaskan kasus yang menimpa Novel," ujarnya.
 
Sementara itu, Ketua Fraksi Hanura di DPR Inas Nasrullah Zubir menilai kasus teror terhadap Novel punya kompleksitas dan tak mudah dituntaskan. Ia mengatakan, pembentukan tim gabungan bisa menjadi jalan keluar agar semua pihak bisa transparan.
 
"Karena anggotanya terdiri dari polisi, KPK, dan pakar," ucap Inas.
 
Inas menekankan, kasus ini harus ditangani secara profesional. Polemik yang cenderung menyudutkan Polri juga harus dihentikan.
 

(HUS)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi