Ketua KPK Firli Bahuri. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam
Ketua KPK Firli Bahuri. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam

KPK Pelototi Pengadaan Barang dan Jasa Penanganan Covid-19

Nasional kpk Virus Korona
Kautsar Widya Prabowo • 20 Mei 2020 14:11
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan perhatian khusus terhadap pengadaan barang dan jasa terkait penanganan virus korona (covid-19). Pengadaan dianggap rawan praktik rasuah.
 
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Koordinasi untuk menekan praktik korupsi pada pengadaan.
 
"Dengan BPKP meminta data bagaimana refocusing anggaran covid-19 yang ada di APBD, total semuanya ada Rp56,7 triliun. Dana ini cukup besar di samping dana APBN Rp405 triliun," kata Firli dalam telekonferensi bersama DPR, Rabu, 20 Mei 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Firli menerbitkan surat edaran (SE) mengatur mekanisme pengadaan barang dan jasa. Dalam surat itu tertuang larangan adanya kolusi, mark up anggaran, dan tidak ada benturan kepentingan.
 
Baca: KPK Pelototi Penyaluran Bansos
 
Selain itu, pengawasan sumbangan dari donatur juga penting diperhatikan agar tidak ada penyelewengan dana. KPK juga menerbitkan SE untuk mengatur mekanisme penerimaan dan penyerahan.
 
"(Agar) Semua bisa dipertanggungjawabkan," ucap dia.
 
Langkah pencegahan tersebut telah dilakukan KPK. Salah satunya saat melakukan pendampingan Kementerian Sosial (Kemensos) saat memberikan bantuan sosial di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
 

(JMS)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif