Ilustrasi: Medcom.id
Ilustrasi: Medcom.id

Pelibatan TNI Tindak Teroris Perlu Pertimbangkan Peluang Konflik

Nasional terorisme
Candra Yuri Nuralam • 19 Mei 2020 21:24
Jakarta: DPR belum mengizinkan TNI ikut memberantas tetorisme lantaran kerap berkonflik dengan Polri. Peraturan presiden (perpres) tentang tugas TNI dalam mengatasi terorisme dinilai bisa membuat senggolan kedua institusi menjadi sangat buruk.
 
"Bahkan yang terakhir saat orang sibuk mengatasi wabah virus korona (covid-19) itu masih terjadi (konflik TNI-Polri) dan itu penyebabnya cuma masalah ojek online," kata anggota Komisi I DPR Sukamta dalam telekonferensi di Jakarta, Selasa, 19 Mei 2020.
 
Sukamta mengatakan dua instansi itu mempunyai kekuatan yang besar. Dia khawatir jika perpres tentang tugas TNI dalam mengatasi terorisme lemah, konflik baru antarkedua institusi justru makin meruncing.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Ini betul-betul memerlukan pengaturan yang cermat dan detail walaupun ada undang-undang (UU) lain yang banyak yang atur, tapi perpres itu jangan terlalu global dan sederhana," ujar Sukamta.
 
Salah satu yang harus diatur dengan sangat detail yakni hal apa saja yang boleh dilakukan TNI dalam memberantas terorisme. Tugas TNI dan Polri tidak boleh bentur agar tidak berseteru.
 
"Kita berharap tidak memberi ruang lagi untuk miskoordinasi, jadi jangan sampai karena ketidakjelasan pengaturan perpres nanti di lapangan jadi rebutan," tutur Sukamta.
 
Selain itu, permasalahan dana harus benar-benar dihitung. Jangan sampai Polri cemburu lantaran anggarannya dipotong karena penanggulangan terorisme diembat TNI.
 
"Pemberantasan terorisme ini bukan soal prestasi, dan nama baik, tapi soal anggarannya. Siapa yang akan dapat kue sebesar apa. Jadi turunannya itu banyak sekali," ucap Sukamta.
 
Kriteria pasukan TNI yang akan menindak teroris puh harus jelas. Sukamta tak mau campur tangan TNI memberantas terorisme menjadi sangat luas.
 
Baca: Draf Perpres Pelibatan TNI Belum Disetor ke Presiden
 
"Karena kalau punya ruang untuk diekstensi sangat luas itu nanti rawan terhadap benturan di lapangan. Rebutan ojek online saja bisa tembak-tembakan, apalagi ini soal pemberantasan terorisme, ini jauh lebih besar ketimbang ojek online," kata Sukamta.
 
Koordinasi antara TNI-Polri dalam memberantas teroris juga harus diatur dalam perpres itu. Peraturan itu tidak boleh menghilangkan tugas Polri memberantas terorisme.
 

(OGI)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif