Ilustrasi. Media Indonesia.
Ilustrasi. Media Indonesia.

KPK Tolak Asimilasi bagi Koruptor

Nasional kpk Virus Korona
Candra Yuri Nuralam • 07 April 2020 07:29
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak wacana asimilasi bagi koruptor di tengah wabah virus korona (covid-19). Pembebasan narapidana kasus rasuah dianggap berbahaya.
 
"Karena kita tahu semua bahwa korupsi sangat berbahaya dan dampaknya sangat merugikan baik masyarakat maupun negara," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Senin, 6 April 2020.
 
Ali meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly kembali memikirkan wacana tersebut. Politikus PDI Perjuangan itu diminta memberi alasan yang masuk akal jika ingin membebaskan koruptor.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Lembaga Antirasuah berharap upaya mengeluarkan koruptor bukan bagian dari agenda pihak tertentu. "Sehingga masyarakat bisa memahami kebijakan yang diambil tersebut dan memastikan bukan atas dasar adanya agenda lain yang kemudian menimbulkan kekhawatiran di masyarakat serta dalam pelaksanaannya tentu harus dilakukan secara adil," ujar Ali.
 
Baca: Asimilasi Disebut Tak Berlaku untuk Tahanan
 
KPK menyarankan agar Kemenkumham lebih fokus membenahi pengelola lembaga pemasyarakatan (lapas) ketimbang mengeluarkan koruptor. Apalagi, kata Ali, sejumlah rekomendasi terkait perbaikan lapas sudah disampaikan KPK kepada Kemenkumham sejak 2015.
 
Pengeluaran napi kasus korupsi harus dilakukan dengan syarat ketat. Kemenkumham tidak bisa asal mengeluarkan koruptor dengan dalil wabah yang pertama kali menjangkiti Wuhan, Tiongkok, tersebut.
 
"Dengan cara ini pula lah kita dapat memastikan tujuan dari pembinaan di Lapas sehingga bisa tercapai termasuk dalam hal terdapat pandemi virus korona ini. Sehingga ke depan over kapasitas dapat diminimalisasi, dan tentu pemetaan napi yang patut dibebaskan ataupun tidak itu akan lebih terukur," kata Ali.
 
Menkumham Yasonna Laoly tengah mengusulkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Sebanyak 300 napi korupsi yang berusia 60 tahun ke atas dan telah menjalani dua per tiga hukuman bisa dibebaskan bila revisi disetujui.
 

(JMS)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif