Direktur Imparsial Al Araf. MI/Rommy Pujianto
Direktur Imparsial Al Araf. MI/Rommy Pujianto

Pengerahan Pasukan Nonorganik di Papua Dinilai Keliru

Nasional papua tni-polri kelompok sipil bersenjata kelompok bersenjata di papua
Siti Yona Hukmana • 22 Oktober 2020 13:42
Jakarta: Pengerahan pasukan nonoganik TNI dan Polri di wilayah Papua dinilai keliru. TNI dan Polri seharusnya tidak mengerahkan pasukan dari luar Papua selama operasi keamanan.
 
"Itu sebuah prosedur yang salah dan keliru, karena tidak dibarengi dengan keputusan politik negara," kata Direktur Imparsial Al Araf dalan konferensi pers daring, Kamis, 22 Oktober 2020.
 
Merujuk pada Pasal 7 ayat 2 dan 3 Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004, operasi militer selain perang sepenuhnya harus atas dasar keputusan politik negara dan keputusan presiden dengan pertimbangan DPR. Dia meminta DPR dan pemerintah mengevaluasi pengerahan pasukan dari luar Papua tersebut.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Sayangnya sampai sekarang hal itu tidak ada, sehingga menurut saya pengerahan kekuatan pasukan nonorganik di Papua dalam operasi mililter penyelesaian konflik di Papua lemah secara hukum," ungkapnya
 
Al Araf juga meminta pemerintah memproses desekuritisasi di Papua, yakni dengan menarik dan mengevaluasi keamanan secara menyeluruh. Khususnya mencari jalan lain dengan upaya dialog.
 
Menurut dia, desukiritisasi di Papua perlu dilakukan. Apalagi, konsentrasi pasukan di Bumi Cenderawasih cukup besar sekitar 14 ribu. Berdasarkan data Kementerian Pertahanan, estimasi hingga 2029 mencapai 29 ribu pasukan.
 
"Jadi ada eskalasi peningkatan makanya ada pembangunan Kodam dan lain sebagainya itu," tutur Al Araf.
 
Baca: TGPF Didorong Ungkap Aparat Terlibat Penembakan Pendeta di Intan Jaya
 
Al Araf mengatakan saat ini ada dualisme pendekatan dalam penyelesaian konflik di Papua. Ada pendekatan melalui pembangunan ekonomi, dan ada yang ingin pendekatan keamanan dengan operasi militer.
 
"Akhirnya menimbulkan tidak trust terhadap pemerintahan. Buat saya penggunaan ekonomi mungkin suatu yang baik buat Papua, tetapi tidak bisa menyelesaikan konflik Papua secara menyeluruh," kata dia.
 
Selain pendekatan ekonomi, terang dia, perlu jalan lain untuk menyelesaikan konflik di Papua, yakni dialog. Dia meyakini kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua akan terus terjadi jika pendekatan keamanan terus berlangsung.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif