Staf Khusus Milenial era Kabinet Indonesia Maju. Foto: Antara/Wahyu Putro.
Staf Khusus Milenial era Kabinet Indonesia Maju. Foto: Antara/Wahyu Putro.

Staf Khusus Milenial Jokowi Wajib Lapor Kekayaan

Nasional Kabinet Jokowi-Maruf
Fachri Audhia Hafiez • 23 November 2019 05:48
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut tujuh staf khusus milenial Presiden Joko Widodo wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Sebab, jabatan mereka masuk kategori wajib lapor kekayaan.
 
Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan LHKPN diatur dalam Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. Pasal 2 UU tersebut menyebutkan kalau pejabat setingkat eseln I atau yang setara wajib lapor LHKPN.
 
"Stafsus itu berada pada posisi setingkat eselon I maka tentu wajib lapor LHKPN," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 22 November 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


KPK mengimbau semua pihak yang masuk dalam daftar wajib LHKPN agar segera melapor. Terutama, bagi yang belum pernah menjadi penyelenggara negara. KPK siap membantu proses penyampaian laporan kekayaan.
 
"Tinggal hubungi saja call center 198 termasuk untuk staf khusus baru ini," ujar Febri.
 
Febri mengatakan para staf khusus sebelumnya pun telah melakukan pelaporan LHKPN. Data itu sudah termuat melalui laman elhkpn.kpk.go.id.
 
Presiden Jokowi menunjuk tujuh staf khusus dari kalangan milenial. Mereka yakni Putri Indahsari Tanjung, Adamas Belva Syah Devara, Ayu Kartika Dewi, Angkie Yudistia, Gracia Billy Yosaphat Membrasar, Andi Taufan Garuda Putra, dan Aminudin Ma'ruf.
 
Tujuh staf khusus milenial tak memiliki bidang tugas khusus. Mereka bekerja sama dalam membuat program dan menyelesaikan masalah.
 

 

(AGA)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif