Diskusi bertajuk 'Ada Apa Dibalik Kasus Wahyu?' memutar video detik-detik upaya penggeledahan kantor DPP PDIP. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Diskusi bertajuk 'Ada Apa Dibalik Kasus Wahyu?' memutar video detik-detik upaya penggeledahan kantor DPP PDIP. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

KPK Ditantang Ungkap Bukti Rencana Penggeledahan DPP PDIP

Nasional pdip OTT KPK
Fachri Audhia Hafiez • 19 Januari 2020 16:16
Jakarta: Politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu membantah terjadi keributan saat upaya 'menguliti' kantor PDI Perjuangan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga Antirasuah diminta buka suara.
 
"Saya mau tanya. KPK punya video enggak? Kalau ada, bawa video KPK, kita adu, biar jelas dong," kata Adian dalam diskusi bertajuk 'Ada Apa di Balik Kasus Wahyu?' di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Minggu, 19 Januari 2020.
 
KPK diminta mengklarifikasi peristiwa pada Kamis, 9 Januari 2020 itu. Adian menuding ada framing atau pembentukan perspektif di media massa terkait penggeledahan. Utamanya isu penolakan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Saya minta KPK mengklarifikasi kenapa, apa, yang disampaikan oleh media massa. Ketika memang terjadi seperti itu, maka masing-masing pihak harus menjelaskan sesuai dengan fakta tanpa ditambah dan dikurangi," ujar Adian.
 
Perselisihan antara petugas KPK dan pihak DPP PDI Perjuangan dinilai omong kosong. Penolakan penggeledahan markas partai berlogo banteng moncong putih itu diklaim tak pernah terjadi.
 
Adian mengungkap rekaman Closed Circuit Television (CCTV) di basement kantor DPP PDI Perjuangan. Video berdurasi kurang dari satu menit itu menampilkan petugas KPK dan pihak DPP PDI Perjuangan. Petugas KPK yang disebut berjumlah enam orang itu diminta memperlihatkan surat tugas.
 
Namun, petugas lembaga antirasuah hanya membawa secarik kertas, tapi tidak memperlihatkan surat tugas. "Sebagai satgas siapa pun yang datang wajib ditanya kamu siapa, datang untuk ngapain, mau ketemu siapa. Kalau dari KPK mana surat tugasnya, surat perintah mu mana. Dia (petugas KPK) pergi, ketawa-ketawa saja," ujar Adian.
 
PDI Perjuangan melalui tim hukumnya membawa persoalan ini ke Dewan Pengawas KPK. Tim hukum PDI Perjuangan membawa dokumen berisi tujuh poin pertanyaan seputar proses Operasi Tangkap Tangan (OTT) kasus penggantian antarwaktu (PAW) calon anggota DPR PDI Perjuangan Harun Masiku.
 
PDI Perjuangan ingin penjelasan detail soal legalitas penyelidikan dan penyidikan KPK saat hendak menggeledah kantor PDI Perjuangan. Penyidikan dinilai dilakukan ketika sudah ada tersangka.
 
KPK membantah petugas KPK berupaya menggeledah salah satu ruangan di kantor DPP PDI Perjuangan. Kedatangan penyidik buat mengamankan tempat dan menjaga status quo tanpa membawa surat penggeledahan.
 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif