Politikus PDI Perjuangan Arteria Dahlan. Foto: MI/Mohamad Irfan
Politikus PDI Perjuangan Arteria Dahlan. Foto: MI/Mohamad Irfan

Arteria Tuding KPK Tak Taat Hukum

Nasional OTT KPK
Antara • 13 Januari 2020 22:39
Jakarta: Politikus PDI Perjuangan Arteria Dahlan menuding kedatangan sejumlah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke kantor DPP PDIP pada Kamis, 9 Januari 2020 lalu cacat hukum. Dia menganggap kedatangan tim KPK ilegal karena tak dapat menunjukkan surat tugas.
 
"Sedih melihat penyelidik KPK tidak taat hukum dengan mendatangi Kantor PDI Perjuangan tanpa surat tugas. Itu jelas ilegal dan merugikan PDI Perjuangan," kata Arteria, Senin, 13 Januari 2020.
 
Upaya penggeledahan dilakukan KPK atas ditangkapnya Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, Rabu, 8 Januari 2020. Wahyu diduga menerima suap lantaran mengupayakan pergantian antarwaktu (PAW) caleg PDI Perjuangan Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatra Selatan Harun Masiku.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Arteria mengatakan partainya menghormati penangkapan terhadap Wahyu. Namun penting juga penegak hukum juga menaati aturan. PDI Perjuangan kata Arteria, tidak akan menghambat apalagi menjegal langkah KPK dalam pemberantasan korupsi, khususnya yang terkait operasi tangkap tangan Wahyu Setiawan.
 
"Kami selalu senapas dengan kehendak rakyat yang ingin KPK kuat dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi," ujar Anggota Komisi III DPR ini.
 
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Hasto Kristiyanto juga sudah menegaskan bahwa PAW anggota DPR adalah kedaulatan partai. Jika ada oknum yang mengomersialkan usaha PAW tersebut, itu adalah tindakan pribadi dan PDIP dipastikan mengambil tindakan tegas pada oknum tersebut.
 
"PDI Perjuangan taat hukum dan sanksi pemecatan langsung diberikan partai pada kader yang tertangkap tangan korupsi," ujar Arteria.
 
Sementara itu KPK mengklaim telah mendapat izin penggeledahan terkait kasus dugaan suap pengurusan PAW caleg PDI Perjuangan dari Dewan Pengawas KPK. Sejumlah izin untuk terkait penggeledahan juga sudah ditandatangani Dewas.
 
"Penyidik telah berkoordinasi dengan Dewas. Beberapa izin untuk kebutuhan penggeledahan juga sudah ditandatangani Dewas setelah sejumlah kelengkapan administrasi terpenuhi," kata pelaksana tugas juru bicara KPK, Ali Fikri, Minggu, 12 Januari 2020.
 
Ali tak mau membeberkan lokasi-lokasi penggeledahan. Tim penyidik masih mengumpulkan bukti-bukti rasuah. Ali berjanji menyampaikan perkembangan usai penyidik mendapatkan hasil.
 
"Pada prinsipnya tim penindakan KPK bersama Dewas saling menguatkan dengan fungsi masing-masing dalam penanganan perkara ini. Perkembangan lebih lanjut akan kami informasikan pada kesempatan pertama," kata dia.
 
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar juga telah mengklarifikasi terkait tim KPK yang dikabarkan gagal menggeledah Kantor DPP PDIP Jakarta, terkait operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan (WSE).
 
“Soal pertanyaan KPK batal dan gagal menggeledah PDIP sebetulnya bahwa tim lidik KPK itu tak ada rencana untuk menggeledah karena itu kan pada tindakan penyidikan, nah sementara itu ini kan sementara masih dalam penyelidikan,” kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar saat jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Kamis, 9 Januari 2020.
 
Saat mendatangi kantor DPP PDIP itu, ia mengungkapkan bahwa tim KPK juga sudah dibekali dengan surat tugas yang lengkap.
 
“Kemudian sebetulnya tim lidik teman-teman tadi itu hanya ingin mengamankan lokasi jadi kaya model police line, tetapi KPK line dan sebetulnya mereka dibekali dengan surat tugas dalam penyelidikan, itu lengkap surat tugasnya,” ungkap Lili.
 
Selain itu, kata dia, tim KPK saat itu juga sudah berkomunikasi dengan pihak keamanan di Kantor DPP PDIP.
 
“Tetapi security kemudian mencoba menghubungi atasan mereka dan terlalu lama karena kemudian teman-teman ini harus berbagi untuk mencari, menempatkan KPK line di tempat objek-objek lain sehingga kemudian ini ditinggalkan,” kata Lili.
 
Komisioner KPU Wahyu Setiawan ditangkap KPK pada Rabu, 8 Januari 2020. Wahyu diduga menerima suap untuk mengupayakan PAW caleg PDIP di Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatra Selatan, Harun Masiku.
 
KPK menyita uang Rp400 juta dalam pecahan mata uang dolar Singapura saat OTT di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten.Wahyu juga diduga telah menerima suap Rp200 juta.
 
KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus itu. Wahyu dan orang kepercayaannya sekaligus mantan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Agustiani Tio Fridelina, menjadi tersangka penerima suap.
 
Harun dan pihak swasta, Saeful, menjadi tersangka penyuap. Saeful diduga menjadi staf di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP.
 
Para tersangka sudah mendekam di tahanan KPK, kecuali Harun. KPK meminta agar Harun segera menyerahkan diri.
 

 

(MBM)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif