NEWSTICKER
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA, Haswandi. Foto: Medcom.id/Yona Hukmana
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA, Haswandi. Foto: Medcom.id/Yona Hukmana

MA Tantang PN Jakbar Pertahankan Status Bebas OTT

Nasional pengadilan pencegahan korupsi
Siti Yona Hukmana • 28 Februari 2019 14:54
Jakarta:Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat merupakan satu-satunya PN di Jakarta yang belum pernah kena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung (MA) Haswandi meminta PN Jakbar mempertahankan komitmen itu.
 
"Ini adalah prestasi dan tolong dipertahankan. Modalnya integritas. Jangan tidak di-OTT karena tidak muncul (kasus) saja. Tetapi itu (ikrar) bentuk-bentuk yang harus dilaksanakan dan diamalkan," ujar Haswandi di PN Jakarta Barat, Slipi, Jakarta Barat, Kamis, 28 Februari 2019.
 
Kemudian, Haswandi berharap lima ikrar yang dibacakan dapat dipraktikkan. "Jangan hanya dibaca. Wujudkan dalam pekerjaan sehari-hari," ucapnya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


PN Jakbar telah mencanangkan zona integritas untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM). Haswandi mengatakan ada dua tujuan untuk menciptakan WBK dan WBBM.
 
Pertama, bagaimana di dalam birokrasi, termasuk birokrasi yudikatif dalam hal ini PN Jakbar, bisa mewujudkan tak ada lagi korupsi dalam segala bentuknya. Baik itu dalam pengertian yuridis normatif, pungutan liar, suap, atau hal-hal lain yang menyebabkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum peraturan perundang-undangan.
 
Lalu, kedua adalah bagaimana PN Jakbar bisa memberikan pelayanan yang prima dan optimal kepada masyarakat. Oleh sebab itu, kata dia, apa yang dicanangkan itu tidak berhenti di pencanangan saja, tapi harus diikuti dengan pembangunan.
 
"PN Jakbar harus bisa membangun PN Jakbar ini sebagai zona antikorupsi dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Pelakunya adalah Bapak Ibu seluruh aparat PN Jakbar. Kalau hanya pencanangan dan berhenti di sini, tidak ada gunanya," tukas dia.
 
Lebih lanjut, Haswandi mengatakan pencanangan yang dilakukan oleh PN Jakbar ini merupakan wujud dari visi Mahkamah Agung (MA). Pencanangan WBK dan WBBM, kata dia, dapat diwujudkan dengan peran serta sumber daya manusia (SDM).
 
"Yang harus Bapak Ibu lakukan adalah mengubah pola pikir, ubah budaya sehari-hari, ubah paradigma dan profesional dalam bekerja. Inilah maksud pencanangan ini," kata dia.
 
Baca: PN Jakarta Barat Ikrar Bersih dari Korupsi
 
Ada lima ikrar yang dibacakan oleh aparatur PN Jakbar, yakni:
1. Kami aparatur PN Jakbar Kelas 1A Khusus dalam menjalankan tugas tidak akan menerima pemberian baik berupa uang atau barang, baik langsung maupun tidak langsung dan tidak akan terpengaruh dengan siapa pun.
 
2. Kami senantiasa bekerja dengan ikhlas, jujur, dan tidak akan mengharapkan imbalan baik berupa uang maupun barang dari siapa pun.
 
3. Kami akan mendukung, selalu patuh dan taat, serta menjunjung tinggi kode etik hakim, panitera, pegawai, dan tidak sekali-kali akan melanggarnya.
 
4. Kami akan mendukung sepenuhnya pembangunan zona integritas di PN Jakbar kelas IA khusus menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).
 
5. Kami tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan berjuang untuk menguntungkan diri sendiri dan kelompok yang akan merugikan negara. Apabila kami melanggar, hal-hal yang kami ikrarkan, kami bersedia dikenai tindakan dan sanksi dengan seberat-beratnya.
 

(UWA)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif