Kadiv Humas Polri, Brigjen Muhammad Iqbal. Medcom.id/ Arga S
Kadiv Humas Polri, Brigjen Muhammad Iqbal. Medcom.id/ Arga S

Polri Nyatakan Mampu Tangani Kasus Novel

Nasional novel baswedan
Ilham Pratama Putra • 15 Januari 2019 02:27
Jakarta: Keluarnya surat tugas Kapolri dengan nomor Sgas 3/1.HUK.6.6/2019 merupakan babak baru pengusutan kasus Novel Baswedan. Setelah kasus ini terombang-ambing selama dua tahun, Polri menyatakan masih mampu mengusut kasus tersebut.
 
"Jika diragukan, saya tidak akan mengomentarinya. Yang penting kami mampu, kami akan terus melakukan proses sampai kasus ini terungkap," kata Kadiv Humas Polri, Brigjen Muhammad Iqbal, di Mabes Polri Jakarta, Senin, 14 Januari 2019.
 
Dia mengatakan Polri sangat profesional. Meski saat ini sedang banyak kasus yang diselesaikan namun Polri berkomitmen untuk menyelesaikan semua kasus sesegera mungkin.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kasus memang overload. Itu sudah tugas kami melakukan penegakan hukum. Sudah biasa kami. Apalagi Kepolisan Metro Jaya dan Polri. Bayangkan kasus tiap hari bisa ratusan,' kata Iqbal.
 
Iqbal mengatakan setiap kasus memiliki karakteristik yang berbeda. Karakteristik tersebut yang membuat suatu kasus tidak selalu bisa diungkap dengan cepat.
 
"Semua dalam progress. Setiap kasus beda karakteristikya, ada kasus cepat terungkap, tapi ada juga kasus lama terungkap. Jadi kasus gak bisa disamaratakan," tutur Iqbal.
 
Terkait kasus Novel dia bilang saat ini telah menyimpan ratusan petunjuk. Mulai dari CCTV, menerima 90 keterangan saksi, dan penelusuran puluhan toko kimia. Selain itu dia dan timnya juga melakukan survei bersama dengan KPK.
 
"Kata kuncinya kami akan berupaya keras, kami bekerja. Kami akan terang benderang kasus ini. Tak ada yang ditutupi," kata Iqbal.
 
Apalagi telah dibentuk tim gabungan dari unsur Polri, KPK, pakar dan lainnya diyakini makin memperkuat pengawasan Lebih jauh dirinya berharap pihak eksternal juga mampu memberi penerangan kepada publik.
 
"Dalam kaitan untuk menyampaikan ke publik, berapa pihak eksternal juga melakukan pengawasan dan penguatan. Ombudsman, Kompolnas, terakhir Komnas HAM," jelas Iqbal.

 

(SCI)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi