Anggota Komisi III DPR RI Taufiqulhadi (Foto:Dok.DPR RI)
Anggota Komisi III DPR RI Taufiqulhadi (Foto:Dok.DPR RI)

RUU KUHP akan Disahkan dalam Waktu Dekat

Nasional berita dpr
Anggi Tondi Martaon • 25 April 2019 12:55
Jakarta: DPR RI dan pemerintah telah menyelesaikan 99 persen Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Tak lama lagi, RUU KUHP akan segera disahkan.
 
Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR RI Taufiqulhadi dalam Seminar Nasional bertema Refleksi Konstitusi di Era 4.0 dalam Upaya Penegakan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi. Seminar tersebut juga dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif.
 
“Kalau sekarang Pimpinan DPR katakan 'tolong ketok,’ kita sudah bisa mengetoknya. Karena sebenarnya RUU KUHP sudah selesai sekitar empat atau lima bulan lalu,” kata Taufiqulhadi, dikutip Dpr.go.id, Kamis, 25 April 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Politikus NasDem itu mengungkapkan, alasan RUU KUHP belum diketok karena masih menyelesaikan beberapa pembahasan. Salah satunya terkait pasal tindak pidana korupsi.
 
"KPK masih keberatan UU ini disahkan, karena dia menganggap soal tipikor dan UU khusus lainnya ditarik keluar (dari RUU KUHP). Tapi DPR menganggap bahwa ini adalah konstitusi pidana, tidak bisa ditarik keluar,” ujarnya.
 
Taufiq menegaskan, pasal tipikor dalam RUU KUHP tidak akan bertentangan dengan UU Tipikor. “Kalau memang ada kesalahan di sana-sini nanti kita bisa perbaiki di dalam perjalanan, bahkan bisa judicial review. Toh, itu akan ada perbaikan terus. Jadi, kita akan lihat dalam waktu dekat akan kita sahkan ini,” ucapnya tegas.
 
Legislator asal daerah pemilihan Jawa Timur IV itu menyebutkan, tarik ulur yang terjadi antara KPK dan DPR juga karena tidak adanya ketegasan dari pemerintah. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dinilai khawatir mendorong agar tipikor masuk dalam RUU KUHP.
 
"Karena mungkin khawatir dengan persoalan-persoalan politik lainnya dalam konteks korupsi. Dianggap nanti Presiden tidak mendukung pemberantasan korupsi dan sebagainya," kata Taufiq.
 
Taufiq pun meyakini, jika persoalan politik ini sudah selesai, maka RUU KUHP dapat disahkan. “Ini menjadi akan lebih jelas tentang kebijakan politik kita tentang pemberantasan korupsi di Indonesia,” kata legislator dapil Jawa Timur IV ini.
 
Hal senada disampaikan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif. Ia menilai, RUU KUHP sudah bisa disahkan dalam sidang Paripurna.
 
Pendapat berbeda justru disampaikan oleh Laode terkait pasal tipikor dalam RUU KUHP. Dia mengklaim tim panja pemerintah sepakat bahwa delik tipikor tidak masuk dalam KUHP.
 
"Hanya paling ada satu pasal yang menghubungkan KUHP dengan Undang-Undang Tipikor, yang mengatakan delik-delik yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi diatur secara khusus dalam UU Tipikor. Dan itu sudah disepakati dengan pemerintah,” kata Laode.
 

(ROS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif