Johannes Budisutrisno Kotjo Foto Antara Akbar Nugroho Gumay.
Johannes Budisutrisno Kotjo Foto Antara Akbar Nugroho Gumay.

Juctice Collaborator Johanes Kotjo Ditolak

Nasional Korupsi PLTU Riau-1
Juven Martua Sitompul • 26 November 2018 15:52
Jakarta: Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak permohonan Justice Collaborator (JC) pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo. Kotjo mengajukan JC atas perkara dugaan suap proyek pembangunan PLTU Riau-I.
 
Kotjo dinilai tidak memenuhi syarat-syarat untuk menjadi pihak yang dapat bekerja sama ‎dengan KPK atau JC. Sebab, Kotjo merupakan pelaku utama penyuap Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Saragih.
 
"Terdakwa merupakan pelaku utama subjek hukum yang memberi suap Rp4,7 miliar kepada Eni selaku Anggota DPR dengan maksud agar Eni membantu mempercepat kontrak kerja sama," kata Jaksa Ronald Ferdinand Worotikan saat membacakan surat tuntutan untu Kotjo di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin, 26 November 2018.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Namun, jaksa tetap menilai jika Kotjo cukup kooperatif dalam memberikan kesaksian. Sayangnya, kesaksian dari Kotjo belum dapat membuka peran pelaku lain yang lebih besar.
 
"Oleh karenanya, sesuai SEMA nomor 4 maka permohonan JC tidak dapat dikabulkan," ujar dia.
 
Johannes Kotjo dituntut pidana empat tahun penjara serta denda Rp250 juta subsidair enam bulan kurungan. Jaksa berkeyakinan Johannes Kotjo terbukti menyuap mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih dan Mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham sebesar Rp4.750.000.000.
 
Uang yang diberikan Johanes Kotjo kepada Eni Saragih bertujuan agar perusahaannya mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP)‎ PLTU Riau-I. Proyek tersebut merupakan kerjasama antara PT PJBI, Blackgold Natural Resources Limited, dan China Huadian Engineering Company.
 
Baca: Johannes Kotjo Dituntut Empat Tahun Bui
 
Atas perbuatannya, Johanes Kotjo dituntut melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP‎.‎
 

(FZN)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi