Penyidik senior KPK Novel Baswedan menunjukkan poster dukungan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) atas kasus yang menimpa dirinya, Jakarta, Kamis (22/2). (Foto: MI/Rommy Pujianto)
Penyidik senior KPK Novel Baswedan menunjukkan poster dukungan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) atas kasus yang menimpa dirinya, Jakarta, Kamis (22/2). (Foto: MI/Rommy Pujianto)

Kasus Novel Akan Dibawa ke Forum Internasional

Nasional novel baswedan
Kumara Anggita • 24 Desember 2018 15:20
Jakarta: Hingga kini pelaku penyiraman air keras kepada penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan masih gelap. Penyidikan dinilai jalan di tempat.
 
Aktivis HAM sekaligus pendiri Lokataru, Haris Azhar mengatakan kasus Novel berbeda dengan kasus kriminal pada umumnya.
 
"Ini bukan serangan pidana biasa atau dadakan, tapi sistematis terencana” kata Haris di Kantor Lokataru, Rawamangun, Jakarta Pusat, Senin, 24 Desember 2018.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Haris menyatakan hasil kesimpulan Komnas HAM menegaskan pada dua hal. Pertama kasus ini merupakan kasus terencana dan kedua buruknya penanganan pihak kepolisian dan KPK.
 
"Komnas HAM dan kami merasa bahwa kepolisian tidak bisa diandalkan,” lanjutnya.
 
Menurutnya, penyelidikan kasus Novel Baswedan masih belum dilakukan secara maksimal. Amnesty International, ICW, Kontras, LBH Jakarta, LBH Pers, Lokataru Foundation, PSHK, YLBHI meminta pertanggungjawaban presiden dan KPK atas kasus ini.
 
Baca: Kapolri Diminta Segera Bentuk TGPF Kasus Novel
 
Sementara itu, Ketua YLBHI Asfinawati berencana membuat laporan ke dunia internasional terkait pelaggaran hak asasi manusia. Dia ingin meluruskan langsung laporan Ombudsman.
 
“Ombudsman melakukan manipulasi di ujung kesimpulannya, tapi sesungguhnya kalau kita perhatikan, mereka mengakui laporan Komnas HAM,“ ucap Asfinawati.
 
Harapannya, presiden segera menindaklanjuti kasus ini karena banyak keanehan yang muncul dalam penyelidikan. Menyatakan bahwa peran presiden sangatlah besar bagi penyelesaian kasus Novel. "Dalam kasus seperti ini, kepemimpinan politik akan sangat menentukan,” kata dia.
 
Asfinawati juga menekankan agar Tim Gabungan Peneliti Fakta (TGPF) tidak boleh di bawah Polri, tapi dibentuk langsung oleh presiden. Karena butuh kerja intergrasi antara akademisi, masyarakat, Komnas HAM.
 
Salah satu Tim Advokasi Novel Baswedan, Alghifary Aqsa, menyatakan bahwa dukungan dari kalangan masyarakat, ormas, hingga aktivis mahasiswa akan sangat berpengaruh dalam pengawalan kasus ini.
 

(YDH)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif