Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf (kiri) menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan kasus dugaan suap Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2018, di Pengadilan Tipikor, Jakarta. (Foto: ANTARA/Indrianto Eko Suwarso)
Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf (kiri) menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan kasus dugaan suap Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2018, di Pengadilan Tipikor, Jakarta. (Foto: ANTARA/Indrianto Eko Suwarso)

KPK Fasilitasi Komnas HAM Periksa Irwandi Yusuf

Nasional pelanggaran ham
Antara • 08 Mei 2019 12:11
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memfasilitasi Komnas HAM melakukan pemeriksaan terhadap Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf di gedung KPK, Jakarta. Irwandi diduga mengetahui perihal pelanggaran hak asasi manusia di Aceh beberapa tahun silam.
 
"Hal ini dilakukan setelah ada penetapan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tertanggal 7 Mei 2019," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah melansir Antara, Rabu, 8 Mei 2019.
 
Dalam salinan penetapan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang juga disampaikan pada KPK, kata Febri, tercantum bahwa Pengadilan Tinggi DKI memberikan izin pada tim ad hoc penyelidik projustitia pelanggaran HAM yang berada di Aceh.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca juga:Jaksa KPK Banding Vonis Irwandi Yusuf
 
Adapun peristiwa yang diduga pelanggaran HAM berat yaitu Peristiwa Timang Gajah, Bener Meriah, Aceh Tengah, pada sekitar periode 2001-2004. Lebih lanjut, perwakilan Komnas HAM yang datang ke KPK untuk memeriksa Irwandi, yakni Ahmad Taufan Damanik dan Mohammad Choirul Anam.
 
Sebelumnya, KPK mengajukan banding terhadap vonis yang dijatuhkan terhadap Irwandi Yusuf yang divonis tujuh tahun penjara dalam kasus penerimaan suap dan gratifikasi. Pada Senin, 8 April 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta telah menjatuhkan vonis kepada Irwandi Yusuf tujuh tahun tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider tiga bulan.
 
Irwandi dinilai dinilai terbukti dalam dua menerima suap sebesar Rp1,05 miliar terkait proyek-proyek yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) dan menerima gratifikasi senilai Rp8,717 miliar. Vonis yang dijatuhkan majelis hakim lebih rendah dibanding dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK yang meminta agar Irwandi divonis 10 tahun dan pidana denda sebesar Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan.
 

(MEL)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

MAGHRIB 17:47
DOWNLOAD JADWAL

Untuk Jakarta dan sekitarnya

  • IMSAK04:26
  • SUBUH04:36
  • DZUHUR11:53
  • ASHAR15:14
  • ISYA19:00

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif