KPK: Koruptor Sebaiknya tak Mewakili Rakyat

Juven Martua Sitompul 02 Juli 2018 19:26 WIB
pemilu serentak 2019
KPK: Koruptor Sebaiknya tak Mewakili Rakyat
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan. Foto: Antara/Hafidz Mubarak
Jakarta: Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan mendukung Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Mantan koruptor memang sebaiknya tidak boleh mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

"Harusnya memang jangankan korupsi, siapapun yang sudah melakukan pidana idealnya tidak usah lagi nyaleg," kata Basaria di Gedung KPK, Jakarta, Senin, 2 Juli 2018.

Tak hanya nyaleg, lanjut dia, seseorang yang ingin melamar pekerjaan juga wajib bebas dari tindak pidana. "Dulu istilahnya SKCK, sekarang catatan kepolisian, tujuannya untuk apa?" ujarnya.


Basaria mengatakan sebagai wakil rakyat, seorang legislator harus bersih dari tindak pidana apapun. Sehingga, menurut dia, sangat tidak masuk akal jika pemerintah mengizinkan seorang mantan koruptor mewakili suara rakyat.

"Jadi idealnya sebenarnya persyaratan sudah dilakukan itu kan tujuannya ada," ucap dia.

Baca: Perludem: Pemberlakuan PKPU Bantu Meningkatkan Integritas Pemilu

Basaria menegaskan Lembaga Antikorupsi prinsipnya mendukung PKPU tersebut. Untuk itu, mantan koruptor sebaiknya menyadari dan tidak ngotot mencalonkan diri.

"Siapapun yang sudah pernah melakukan pidana, sebaiknya tidak mewakili masyarakat," pungkasnya.

Ketua KPU Arief Budiman sebelumnya resmi menandatangani aturan larangan mantan koruptor nyaleg, Minggu, 1 Juli 2018. Larangan para legislator korup ikut nyaleg ini tertuang dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Larangan para koruptor untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif itu diputuskan setelah pihak KPU menelaah aturan tersebut secara utuh. Setelah diteken, PKPU itu pun akan dikirimkan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk disahkan sebagai aturan yang berlaku.

Sementara itu, bagi pihak-pihak yang mempersoalkan peraturan ini bisa melakukan upaya-upaya hukum, seperti mengajukan gugatan atau uji materi ke Mahkamah Agung (MA).

 



(AZF)