Alasan Komnas HAM Tolak Hukuman Mati Bagi Teroris

Faisal Abdalla 23 Mei 2018 04:00 WIB
terorisme
Alasan Komnas HAM Tolak Hukuman Mati Bagi Teroris
Ilustrasi. Medcom.id/ Rakhmat Riyandi
Jakarta: Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) menolak hukuman mati kepada teroris. Komnas HAM menilai hak hidup seseorang adalah hak yang tak bisa dikurangi (Non- derogable rights). 

Hal itu disampaikan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, saat diskusi bertema menguak fakta aktual radikalisme dan terorisme di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat. 

Taufan mengatakan dalam konteks penegakan HAM dikenal istilah margin of appreciation, yakni pembatasan terhadap penerapan HAM sebagai bentuk penghormatan bagi moralitas yang berkembang di sebuah negara. Namun ia menilai merenggut nyawa seseorang, sekalipun teroris, melalui hukuman mati tidak termasuk dalam margin of appreciation. 


"Di Indonesia kita merujuk pada UUD 1945 pasal 28I. Dalam pasal tersebut disebutkan hak hidup seseoramg tidak bisa dikurangi dalam hal apapun," kata Taufan, Selasa, 22 Mei 2018. 

Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 mengatakan hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Atas dasar itu Komnas HAM tak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut pentolan JAD Aman Abdurahman dihukum mati. Taufan menegaskan Komnas HAM tak mendukung adanya hukuman mati dalam hal apapun. 

"Kita harus merujuk pada konstitusi kita. Itu sebabnya Komnas HAM menolak Aman Abdurahman dihukum mati. Kita tidak setuju ada hukuman mati karena dalam prinsip HAM, hak hidup tidak bisa dikurangi," imbuh dia. 

Meski begitu, Taufan menolak jika Komnas HAM disebut tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas terorisme. Ia mengaku terorisme dan ekstrimisme berada di urutan ketiga untuk isu prioritas yang ditangani Komnas HAM. 

"Kita memahami ada ancaman yang serius dari aksi terorisme. Di Komnas HAM ekstrimisme itu isu ketiga yang paling seirus, karena kita melihat ada tren. Mukai dari ujaran kebencian, diskriminasi, dan persekusi itu adalah bibit-bibit (ekstrimisme). Kita tetap tidak bisa toleransi," jelas dia. 



(SCI)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id