Pembahasan Revisi UU Terorisme

DPR Kembali Ingatkan Pemerintah agar Satu Suara

Anggi Tondi Martaon 18 Mei 2018 14:52 WIB
berita dpr
DPR Kembali Ingatkan Pemerintah agar Satu Suara
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Foto:Dok)
Jakarta: Ketua DPR RI Bambang Soesatyo kembali mengingatkan pemerintah agar satu suara dalam pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Sebab, perbedaan di tingkat pemerintah akan memperlambat pembahasan.

Politikus Golkar itu menyebutkan bahwa DPR dan pemerintah telah berjanji kepada masyarakat untuk segera mengesahkan aturan tersebut. Diharapkan dengan payung hukum baru itu memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat.

"Penyelesaian perubahan RUU Terorisme guna memberikan payung dan kepastian hukum dalam pemberantasan terorisme, yang menjadi musuh bagi kita semua," kata pria yang akrab disapa Bamsoet, dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2017-2018 di Komplek Parlemen, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat, 18 Mei 2018.


DPR RI mendapat sorotan berbagai pihak saat rentetan teror terjadi beberapa waktu belakangan ini. Sebab, lembaga legislatif pusat itu dianggap lamban menyelesaikan revisi UU Tindak Pidana Terorisme.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun mengancam akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) jika RUU tersebut tak kunjung diketok. RI1 memberikan waktu hingga Juni.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo membela diri. Bahkan, DPR RI akan mengesahkan aturan baru pada penutupan IV Tahun sidang 2017-2018. Tapi, pemerintah masih meminta tambahan waktu karena perlu membahas secara komprehensif terkait beberapa aspek dalam RUU tersebut. 

Menjawab tantangan Jokowi, Bamsoet menyebtukan bahwa pihaknya akan mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada bulan ini. Oleh karenanya, Bamsoet kembali mengingatkan agar pemerintah satu suara agar pembahasan bisa diselesaikan secepat mungkin.

"Kami juga meminta sekali lagi kepada Pemerintah agar bersikap satu suara dalam pembahasan RUU tersebut," ujarnya.



(ROS)