Ilustrasi Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta. Medcom.id/Faisal Abdalla
Ilustrasi Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta. Medcom.id/Faisal Abdalla

MK Akan Kembali Sidangkan Gugatan Perppu Korona

Nasional mahkamah konstitusi Virus Korona virus corona
Candra Yuri Nuralam • 20 Mei 2020 07:10
Jakarta: Mahkamah Konstitusi akan kembali menyidangkan gugatan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 yang diajukan Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI). Ini merupakan persidangan perdana.
 
"Iya, hari ini sidang pleno, hakim lengkap sembilan orang, dan dihadiri pihak Pemerintah dan DPR," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada Medcom.id, Rabu, 20 Mei 2020.
 
Pihak pemerintah akan diwakili Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta Jaksa Agung ST Burhanudin. Boyamin tak puas dengan ketidakhadiran Presiden Joko Widodo dalam persidangan ini. Dia menilai Jokowi lebih pantas menjelaskan isi tentang Perppu Korona.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Beliau yang menandatangani Perppu Korona, sehingga kami sangat membutuhkan kehadiran Presiden Jokowi untuk menyampaikan secara langsung dari alasannya sendiri untuk menjelaskan dibutuhkannya Perppu dalam menghadapi korona (covid-19), khususnya urgensi kekebalan absolut pejabat keuangan sebagaimana rumusan Pasal 27 Perppu Korona," ujar Boyamin.
 
Boyamin memastikan akan tetap menghadiri persidangan meski tanpa kehadiran Jokowi. "Kita serahkan kepada Majelis Hakim MK untuk menerima atau menolak kehadiran para pembantu Presiden tersebut," tutur Boyamin.
 
Boyamin optimistis MK mengabulkan gugatannya. Dengan begitu, Mahkamah membatalkan Pasal 27 pada Perppu Korona.
 
MAKI menggugat Perppu Nomor 1 Tahun 2020 setelah disahkan DPR menjadi undang-undang (UU). Target utama MAKI yakni Pasal 27 pada Perppu Korona.
 
Pasal 27 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 itu dinilai bisa membuat pejabat negara kebal dari hukum di tengah wabah virus korona. Hal ini dinilai berbahaya dan bisa diselewengkan pihak mana pun.
 
Pasal 27 Ayat 2 Perppu Korona berbunyi, "Anggota KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan."
 
Pasal 27 ayat 3 berbunyi, "Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.
 

(AZF)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif