Lambang KPK. Foto: MI
Lambang KPK. Foto: MI

Dewas Sebut Kunjungan MPR ke KPK Tak Langgar Etik

Nasional Kasus Suap
Candra Yuri Nuralam • 10 Maret 2020 19:45
Jakarta: Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjamin pimpinan Lembaga Antirasuah tidak melanggar kode etik usai pertemuan dengan pimpinan MPR. Dewas telah memastikan itu dari konteks pertemuan keduanya.
 
"Itu kan kunjungan dan pertemuan resmi antara pimpinan MPR dan pimpinan KPK. Bukan termasuk suatu pertemuan yang dimaksud dalam larangan pada kode etik," kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean kepada Medcom.id, Selasa, 10 Maret 2020.
 
Tumpak menjamin pertemuan kedua lembaga itu tidak bermasalah. Dia tidak akan memanggil pimpinan KPK untuk meminta keterangan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Anggota Dewas Syamsuddin Haris mengatakan pertemuan itu bagian dari tugas KPK untuk berkoordinasi antarlembaga. Pertemuan itu tak menyalahi Undang-Undang (UU) Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 
Pimpinan MPR bertandang ke markas KPK, Senin, 9 Maret 2020. Salah satu pimpinan yang datang adalah Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan.
 
Dewas Sebut Kunjungan MPR ke KPK Tak Langgar Etik
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Foto: Medcom.id/Ilham Wibowo
 
Baca: KPK Ancam Panggil Paksa Zulkifli Hasan
 
Zulkifli sejatinya pernah dipanggil KPK untuk menjadi saksi dalam kasus dugaan suap terkait revisi alih fungsi hutan di Riau 2014. Kasus suap ini terjadi saat Zulkifli menjabat sebagai menteri kehutanan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
 
Dalam kasus ini, KPK menetapkan PT Palma Satu; Legal Manager PT Duta Palma Group pada 2014, Suheri Terta; dan pemilik PT Darmex Group atau PT Duta Palma, Surya Darmadi; sebagai tersangka baru. Mereka terjaring dalam pengembangan hasil operasi tangkap tangan (OTT) di 2014.
 
Kala itu, KPK menetapkan Gubernur Riau 2014-2019 Annas Maamun dan Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Medali Emas Manurung sebagai tersangka. Surya Darmadi diduga merupakan beneficial owner korporasi yang mendapat keuntungan dari kejahatan tersebut.
 
Atas perbuatannya, PT Palma Satu disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 
Surya Darmadi dijerat dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 56 KUHP.
 

(OGI)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif