Juru bicara KPK Febri Diansyah. Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso.
Juru bicara KPK Febri Diansyah. Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso.

Suap Dinas PUPKP Yogyakarta Diduga Mengalir ke Kepala Daerah

Nasional kasus suap
Kautsar Widya Prabowo • 08 November 2019 01:26
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami penerima aliran suap perkara lelang proyek pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta Tahun 2019. Lembaga Antirasuah menduga aliran dana tersalurkan ke kantong pimpinan daerah.
 
"KPK mendalami informasi terkait dengan dugaan penerimaan lain tersangka EFS (Eka Safitra, jaksa di Kejaksaan Tinggi Negeri Yogyakarta) dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan wali kota," ujar juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis, 7 November 2019.
 
Namun, Febri belum dapat membeberkan secara detail pihak yang diduga menerima aliran panas tersebut, lantaran proses penyidikan masih berlasung.Proses penelusuran dilakukan dengan menggali informasi dari delapan orang saksi yang diperiksa di Kantor BPKP Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dalam perkara itu, Eka Safitra ditetapkan tersangka bersama seorang jaksa di Kejari Surakarta, Satriawan Sulaksono. KPK juga menjerat Direktur Utama PT Manira Arta Mandiri (Mataram), Gabriella Yuan Ana.
 
Dalam kasusnya, KPK menduga Satriawan telah bertindak untuk mengenalkan salah satu pengusaha yang akan mengikuti tender proyek rehabilitasi saluran air hujan di Jalan Supomo, Yogyakarta, yakni Gabriella kepada Eka, yang juga merupakan anggota Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan, dan Pembangunan Daerah (TP4D).
 
Diduga, keduanya telah mengatur proses pemenangan tender proyek dengan pagu senilai Rp10,89 miliar untuk dimenangkan oleh salah satu perusahaan milik Gabriella. Adapun perusahaan yang dimenangkan yakni PT Widoro Kandang (WK). Saat itu disepakti kontrak kerja dengan nilai sebesar Rp8,3 miliar.
 
KPK menduga, Eka meminta jatah sebesar lima persen dari nilai proyek tersebut. Adapun penyerahan uang dilakukan sebanyak tiga kali. Pada pemberian pertama sebesar Rp10 juta diserahkan pada 16 April 2019.
 
Kemudian pada 15 Juni 2019 terjadi pemberian kedua dengan nilai Rp100.870.000. Diduga uang tersebut merupakan realisasi 1,5 persen dari total komitmen fee secara keseluruhan.
 
Pada pemberian ketiga terjadi pada 19 Agustus 2019, dengan nilai sebesar Rp110.870.000 atau 1,5 persen dari nilai proyek yang juga bagian dari tahapan memenuhi realisasi komitmen fee secara keseluruhan. Uang tersebut diamankan KPK dalam giat operasi senyap. Jika ditotal pemberian sebanyak tiga kali itu, Eka telah menerima uang sebesar Rp211.740.000
 
Sedangkan sisa fee sebesar dua persen direncanakan akan diberikan setelah pencairan uang muka pada minggu keempat Agustus 2019.
 
KPK menyangkakan kedua jaksa yang diduga sebagai pihak penerima dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Sedangkan Gabriella Yuan Ana yang diduga sebagai pihak pemberi disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 

(HUS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif