Wakil Ketua Komisi II Herman Khaeron. (Foto: MI/Susanto)
Wakil Ketua Komisi II Herman Khaeron. (Foto: MI/Susanto)

e-Rekap Diusulkan Diterapkan pada Pilkada 2020

Nasional berita dpr
Anggi Tondi Martaon • 08 Juli 2019 15:28
Jakarta: Komisi II DPR menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Rapat tersebut membahas persiapan Pilkada Serentak 2020.
 
Wakil Ketua Komisi II Herman Khaeron mengatakan, ada beberapa fokus pembahasan yang akan dilakukan. Pertama terkait pembiayaan Pilkada. Apakah sumber pendanaan sepenuhnya dari pemerintah daerah (Pemda) atau tetap melibatkan pusat.
 
"Tentu ini juga semuanya bergantung UU (undang-undang) yang mengaturnya. Nanti kita coba bicarakan. Kalau nanti sangat berhubungan dengan UU tentu kita sangat berkepentingan untuk melihat, mendalami, dan mengkaji terhadap UU," kata Herman, sebelum rapat, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin, 8 Juli 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Poin kedua yang akan menjadi fokus pembahasan yaitu terkait wacana penerapan e-Rekap pada Pilkada Serentak 2020. Usulan tersebut diajukan oleh KPU.
 
"Jadi kami akan coba beberapa opsi yang memungkinkan Pemilu lebih efesien, jujur, adil, dan objektif dalam merekap, menghitung, dan kemudian menghasilkan Pemilu yang dapat dipercaya oleh seluruh masyarakat," kata Herman.
 
Sistem e-Rekap yang diajukan oleh KPU mirip dengan dari Sistem Informasi Penghitungan (Situng). Inovasi tersebut tetap diajukan meski menuai polemik pada Pemilu 2019.
 
Herman menilai, permasalahan Situng pada Pemilu 2019 karena mengakomodir 800 ribu lebih Tempat Pemungutan Suara (TPS). "Kalau kemudian kita subkoordinasikan bahwa e-Rekap itu sampai KPUD ini mungkin akan lebih ringan. Karena hanya berhubugan dengan 3-5 ribu TPS di masing-masing Pilkada," sebut dia.
 
Dalam mematangkan persiapan, Herman menyebutkan akan dilakukan simulasi di beberapa daerah. Menurutnya, hal itu perlu dilakukan untuk melihat kesiapan sarana, prasarana, dan kemampuan para pemegang otoritas.
 
"Jadi kalau belum mampu ya jangan. Tapi kalau sarana sudah siap, kemampuan sudah siap, siap untuk diaudit seara terbuka oleh siapa pun, kemudian hasilnya dapat dipertanggungjawabkan, kenapa tidak," ujarnya.
 

(ROS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif