Wakil Ketua Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Laode M Syarif. Foto: MI/Rommy Pujianto
Wakil Ketua Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Laode M Syarif. Foto: MI/Rommy Pujianto

Laode Tak Sependapat dengan RUU Pemasyarakatan

Nasional lembaga pemasyarakatan
Fachri Audhia Hafiez • 19 September 2019 20:06
Jakarta: Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarif tak sependapat dengan revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan). RUU tersebut dinilai tak adil dalam memperlakukan koruptor.
 
"Bahkan (korupsi) ada ordinary crime tapi perlakuan pada koruptor sama dengan pencuri sendal biasa, seharusnya enggak cocok," kata Laode di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis, 19 September 2019.
 
Laode menyayangkan RUU tersebut lantaran mempermudah pembebasan bersyarat kepada narapidana korupsi. Namun, ia mengaku hanya bisa pasrah.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ia tak bisa berbuat banyak karena bukan pembuat UU. Ia berharap semua pihak menyikapi aturan tersebut dengan bijak.
 
"Tapi kami kurang tahu masyarakat menghendaki hal yang sama atau tidak," ujar Laode.
 
DPR dan Pemerintah sepakat segera mengesahkan RUU Pemasyarakatan. Kesepakatan itu diambil dalam Rapat Kerja antara Komisi III dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.
 
Salah satu poin yang disepakati yakni terkait pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana kasus kejahatan luar biasa, seperti kasus korupsi. Dalam RUU Pemasyarakatan yang akan disahkan dalam waktu dekat ini, meniadakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
 
Artinya, aturan mengenai pemberian pembebasan bersyarat kembali ke PP Nomor 32 Tahun 1999. PP Nomor 99 Tahun 2012 mengatur syarat rekomendasi dari aparat penegak hukum yang selama ini memberatkan pemberian pembebasan bersyarat bagi napi korupsi.
 
Pasal 43A mengatur syarat bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya atau dikenal istilah justice collaborator. Kemudian Pasal 43B ayat (3) mensyaratkan adanya rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai pertimbangan Dirjen Pemasyarakatan dalam memberikan pembebasan bersyarat.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif