Ilustrasi: Medcom.id
Ilustrasi: Medcom.id

Gagal Geledah Disebut Bukan Salah UU KPK

Nasional OTT KPK
Cindy • 14 Januari 2020 19:34
Jakarta: Kegagalan penggeledahan Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan dianggap bukan kesalahan dari Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Pasalnya, penyegelan ruangan tak butuh izin Dewan Pengawas (Dewas) KPK.
 
"Apa hubungannya antara gagalnya menaruh KPK line dengan UU Nomor 19 tahun 2019," kata anggota Komisi III DPR Arsul Sani di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 14 Januari 2020.
 
Menurut dia, tudingan pelemahan KPK tidak bisa digunakan dalam insiden tersebut. UU KPK baru bisa dianggap bermasalah bila penggeledahan KPK gagal di semua lokasi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menjelaskan kegagalan penggeledahan murni di PDI Perjuangan akibat situasi di lapangan. Hal ini tak bisa disamakan dengan pelemahan KPK.
 
"Buktinya kan KPK menggeledah di Surabaya, di mana lagi Sidoarjo. Kan enggak ada masalah. Jadi jangan karena satu kasus kemudian UU KPK disalahkan," jelas Arsul.
 
KPK tengah mengusut dugaan suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR PDI Perjuangan. Kasus ini terbongkar dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Rabu, 8 Januari 2020.
 
Lembaga Antirasuah sempat menyatroni Kantor DPP PDI Perjuangan di Jalan Pangeran Diponegoro, Jakarta. Namun, KPK tak diizinkan masuk ke dalam gedung.
 
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto membantah ruangannya digeledah dan disegel penyidik KPK. Dia menjelaskan petugas keamanan melarang penyidik KPK masuk karena tidak membawa surat tugas.
 

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif