Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman (tengah) menerima perwakilan kuasa hukum PDI Perjuangan di kantornya, Jakarta. Foto: Theofilus Ifan Sucipto/Medcom.id
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman (tengah) menerima perwakilan kuasa hukum PDI Perjuangan di kantornya, Jakarta. Foto: Theofilus Ifan Sucipto/Medcom.id

Kuasa Hukum PDIP Temui Komisioner KPU

Nasional OTT KPK
Theofilus Ifan Sucipto • 16 Januari 2020 12:12
Jakarta: Sejumlah kuasa hukum PDI Perjuangan menyambangi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta. Mereka ingin berdiskusi dengan komisioner KPU.
 
Pantauan Medcom.id, kuasa hukum PDIP yang datang yakni I Wayan Sudirta dan Teguh Samudera. Mereka disambut langsung Ketua KPU Arief Budiman.
 
"Mau mengobrol saja, diskusi," kata Wayan Sudirta di Kantor KPU, Jakarta, Kamis, 16 Januari 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Wayan enggan membeberkan topik yang bakal dibahas dalam pertemuan dengan komisioner KPU. Dia menolak pertemuan tersebut dikaitkan dengan Penggantian Antarwaktu (PAW) calon anggota legislatif PDIP dari daerah pemilihan (dapil) Sumatra Selatan I Harun Masiku.
 
"Ah jangan dikait-kaitkan dengan PAW," kata Wayan.
 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya menangkap Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Agustiani Tio Fridelina, dan pihak swasta Saeful. Penangakapan ini terkait kasus dugaan suap dalam proses PAW Harun.
 
Harun diduga memberikan uang ke Wahyu lewat Saeful dan Agustiani agar memuluskan jalannya menjadi anggota Dewan periode 2019-2024 menggantikan koleganya, Nazaruddin Kiemas, yang meninggal. Nazaruddin merupakan caleg PDIP yang meraih suara terbanyak di dapil Sumsel I.
 
KPK menyita uang Rp400 juta dalam pecahan mata uang dolar Singapura dalam penangkapan ini. Wahyu sebelumnya diduga telah menerima suap Rp200 juta.
 
Penyidik KPK juga sempat mau menggeledah Kantor DPP PDIP di Jalan Pangeran Diponegoro, Jakarta, terkait kasus ini. Namun, penggeledahan urung dilakukan lantaran petugas keamanan DPP PDIP melarang penyidik KPK masuk. Alasannya, penyidik tak membawa surat resmi.
 

 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif