Dirut nonaktif Perusahaan Listrik Negara Sofyan Basir tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjalani pemeriksaan pertama sebagai tersangka, Senin, 6 Mei 2019. ANT/Reno Esnir.
Dirut nonaktif Perusahaan Listrik Negara Sofyan Basir tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjalani pemeriksaan pertama sebagai tersangka, Senin, 6 Mei 2019. ANT/Reno Esnir.

KPK Kirim Surat Panggilan Ulang Sofyan Basir

Nasional kasus suap
Fachri Audhia Hafiez • 26 Mei 2019 00:51
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengirimkan surat panggilan untuk penjadwalan ulang pemeriksaan Direktur Utama (Dirut) PT PLN nonaktif Sofyan Basir (SFB). Sofyan sebelumnya mangkir dari panggilan lembaga antirasuah Jumat, 24 Mei 2019.
 
"Surat panggilan penjadwalan ulang pemeriksaan SFB sebagai tersangka telah dikirim ke alamat SFB kemarin, jadwal ulang minggu depan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah seperti dilansir Antara, Sabtu, 25 Mei 2019.
 
Febri meminta Sofyan memenuhi panggilan KPK sebagai bentuk kewajiban hukum. Sofyan rencananya akan diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan PLTU Riau-1.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kami ingatkan agar yang bersangkutan memenuhi panggilan ini sebagai sebuah kewajiban hukum," tegas Febri.
 
Kuasa Hukum Sofyan, Soesilo Aribowo mengatakan bahwa kliennya tidak dapat memenuhi panggilan KPK karena di saat bersamaan mendapat panggilan dari Kejaksaan Agung. Sofyan diperiksa sebagai saksi terkait kasus kapal pembangkit.
 
"Ternyata ada dua panggilan yang waktunya bersamaan. Pak SFB ada panggilan juga di Kejagung sebagai saksi dalam kasus terkait kapal pembangkit, sudah dua kali tidak hadir," ujar Soesilo saat dikonfirmasi.
 
Ini merupakan panggilan yang kedua bagi Sofyan, setelah sebelumnya diperiksa sebagai tersangka pada Senin, 6 Mei 2019. Saat itu, KPK belum menahan Sofyan usai diperiksa. Dalam perkembangan kasus itu, Sofyan pun mencabut permohonan praperadilan yang diajukannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
 
Sofyan bersama-sama dengan mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dan mantan Menteri Sosial Idrus Marham diduga membantu memuluskan perusahaan Blackgold Natural Resources Limited milik Johannes Budisutrisno Kotjo sebagai konsorsium penggarap proyek PLTU Riau-I.
 
Keterlibatan Sofyan berawal ketika Direktur PT Samantaka Batubara mengirim surat ke PLN surat Oktober 2015. Surat pada pokoknya memohon PLN memasukkan proyek dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN.
 
Sayangnya, surat tak ditanggapi. Johannes akhirnya mencari bantuan agar dibukakan jalan berkoordinasi dengan PLN untuk mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listnk Tenaga Uap Mulut Tambang Riau-I.
 
Pertemuan diduga dilakukan beberapa kali. Pertemuan membahas proyek PLTU itu dihadiri Eni, Sofyan, dan Johannes. Namun, beberapa pertemuan tak selalu dihadiri ketiga orang tersebut.
 
Selanjutnya pada 2016, Sofyan menunjuk Johannes mengerjakan proyek Riau-I. Sebab, mereka sudah memiliki kandidat mengerjakan PLTU di Jawa.
 
Padahal, saat itu, Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang menugaskan PT PLN menyelenggarakan Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan (PIK) belum terbit. PLTU Riau-I dengan kapasitas 2x300 MW kemudian diketahui masuk Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN.
 
Johannes meminta anak buahnya siap-siap karena sudah dipastikan Riau-I milik PT Samantaka. Sofyan lalu memerintahkan salah satu Direktur PT PLN merealisasikan PPA antara PLN dengan BNR dan CHEC.
 
Sofyan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka merupakan pengembangan penyidikan Eni, Johannes, dan Idrus Marham yang telah divonis. Eni dihukum enam tahun penjara, Kotjo 4,5 tahun penjara dan Idrus Marham 3 tahun penjara.
 
Sofyan dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dlubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijuncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 ayat (2) KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

 

(WHS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif