Ilustrasi. Medcom.id/M Rizal.
Ilustrasi. Medcom.id/M Rizal.

Penanganan Narkoba Dinilai Masih Salah Tafsir

Nasional narkoba
Ilham wibowo • 23 Juni 2019 15:04
Jakarta: Pengajar hukum acara pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Choky Ramadhan meminta Undang-undang Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Narkotika direvisi. Revisi harus mengakomodasi secara seimbang sisi pencegahan dan penindakan.
 
"Kebijakan narkoba di Indonesia kerap kali menjadi isu politik, termasuk calon presiden, dalam kampanye menggaet suara konstituen, meski dalam prioritas utamanya telah terlihat didorongnya pendekatan preventif dalam menangani permasalahan narkotika," kata Choky dalam sebuah diskusi di Bakoel Koffie Cikini, Jakarta, Minggu, 23 Juni 2019.
 
Choky menilai pencegahan narkoba di Indonesia masih menekankan tindakan represif terhadap objek perdagangan narkoba. Sepanjang 2014-2019, tercatat sejumlah kebijakan seperti tembak mati tersangka kasus narkoba, pencabutan moratorium hukuman mati, hingga kriminalisasi pengguna narkoba.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ia menilai pemerintah keliru dalam menangani masalah narkoba. Sejumlah kebijakan pemberantasan narkoba dibuat tanpa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan.
 
"Tentunya, hal ini mengakibatkan dampak yang lebih buruk baik bagi pemerintah maupun masyarakat, seperti overcrowding sampai gagalnya program kesehatan masyarakat yang diinisiasi pemerintah," ungkapnya.
 
Pemerhati kebijkan narkotika Alfina Qisti menilai rehabilitas terhadap pengguna narkoba harus ditekankan. Ia menilai perlu proses panjang untuk membuat pemerintah dan penegak hukum untuk memahami hal itu.
 
Baca: Penyelundupan Narkoba Pesanan Napi Digagalkan
 
"Sehingga memerlukan penanganan yang bersifat komprehensif. Cara demand reduction juga tidak hanya perawatan dan rehabilitasi, ada informasi pendidikan, pengobatan dan pencegahan kambuh," ungkapnya.
 
Menurutnya, setiap pengguna narkoba tak bisa diberikan perawatan yang sama. Setiap individu memiliki penanganan yang berbeda.
 
"Pemberian pelayanan perawatan dan rehabilitasi bagi pengguna narkotika merupakan hak dasar atas kesehatan yang harus dipenuhi, sama seperti pelayanan kesehatan lainnya yang diberlakukan bagi kelompok masyarakat lainnya," paparnya.
 
Pengajar HAM FH Unika Atmajaya Asmin Fransiska menuturkan kebijakan narkotika yang akuntabel juga perlu terwujud. Implementasi kebijakan tersebut idealnya secara rutin dievauasi dan dikembangkan demi kepentingan banyak pihak, terutama mereka yang terdampak peredaran narkotika ilegal.
 
"Kita dapat berkaca pada apa yang dilakukan oleh banyak negara yang telah memulai reformasi kebijakan narkotika dengan riset yang objektif berdasarkan ilmu pengetahuan serta bertujuan mengurangi dampak kesehatan dan bukan semata-mata menghukum," tuturnya.
 

(DRI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif