Wakil Ketua KPK, Laode M Syarief. Foto: MI/Ramdani.
Wakil Ketua KPK, Laode M Syarief. Foto: MI/Ramdani.

KPK: Gratifikasi Eks Kakanwil BPN Kalbar Menghambat Investasi

Nasional gratifikasi
Fachri Audhia Hafiez • 30 November 2019 06:00
Jakarta: Kasus suap mantan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional (Kakanwil BPN) Kalimantan Barat (Kalbar) Gusmin Tuarita dan Kepala Bidang (Kabid) Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor BPN wilayah Kalbar, Siswidodo, merupakan preseden buruk. Praktik kotor ini dinilai berdampak buruk bagi iklim investasi.
 
"Hal ini tentu dapat saja mendorong praktik ekonomi biaya tinggi dan juga tidak tertutup kemungkinan menjadi faktor penghambat investasi," ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat, 29 November 2019.
 
Laode mengatakan, kasus ini berdampak pada pelaku usaha yang ingin mendirikan usaha perkebunan atau pertanian dan sejenisnya. Karena harus mengeluarkan biaya ilegal dan prosesnya menyulitkan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Bagi KPK, praktik penerimaan gratifikasi ini sangat memprihatinkan karena mestinya para pejabat negara di BPN melayani masyarakat, baik perorangan ataupun perusahaan terkait pertanahan," tegas Laode.
 
KPK mengimbau agar penyelenggara atau pegawai negeri untuk menolak jika ada upaya pemberian uang dari pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan jabatannya. Bila berada dalam kondisi tidak memungkinkan menolak, maka penerimaan itu wajib dilaporkan ke Direktorat Gratifikasi KPK paling lambat 30 hari kerja.
 
Dalam kasus ini Gusmin dan Siswidodo ditetapkan sebagai tersangka penerima gratifikasi senilai Rp22,23 miliar. Gratifikasi tersebut berkaitan dengan izin hak guna usaha (HGU).
 
Gusmin diduga menerima sejumlah uang dari para pemohon hak atas tanah, termasuk pemohon HGU baik secara langsung dari hak atas tanah ataupun melalui tersangka Siswidodo. Pemberian uang diduga dilakukan secara tunai kepada Gusmin di kantor maupun di rumah dinas.
 
Gusmin dan Siswidodo disangkakan disangkakan melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 

(ADN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif