Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dipimpin Anwar Usman menuntun ahli membacakan sumpah pada sidang uji materil UU No. 14 Tahun 2002 tentang UU Pengadilan Pajak. Foto: MI/Mohamad Irfan
Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dipimpin Anwar Usman menuntun ahli membacakan sumpah pada sidang uji materil UU No. 14 Tahun 2002 tentang UU Pengadilan Pajak. Foto: MI/Mohamad Irfan

Tidak Ada Periodisasi Masa Jabatan Hakim Pengadilan Pajak

Nasional pengadilan
Nur Aivanni • 04 Agustus 2016 18:09
medcom.id, Jakarta: Mahkamah Konstitusi menghapus periodisasi masa jabatan hakim pengadilan pajak yang dibatasi hanya dua kali periode. Amar putusan dibacakan oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat di Gedung Mahkamah Konstitusi, Kamis (4/8/2016).
 
"Menyatakan Pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak bertentangan dengan UUD 1945," kata Arief.
 
Pasal 8 ayat 3, yang berbunyi ketua, wakil ketua dan hakim diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan, pun dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Selain itu, Mahkamah juga menyatakan Pasal 13 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai disamakan dengan usia pemberhentian dengan hormat hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dimana usia pensiunnya 67 tahun.
 
Adapun Pasal 13 ayat 1 huruf c tersebut berbunyi "ketua, wakil ketua, dan hakim diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh presiden atas usul menteri setelah mendapat persetujuan ketua Mahkamah Agung karena: telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun".
 
Adapun pertimbangan Mahkamah, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menjelaskan bahwa Pengadilan Pajak merupakan bagian dari Peradilan Tata Usaha Negara. Harus ada perlakuan sama. Untuk itu, ketentuan bagi hakim Pengadilan Pajak disesuaikan dengan ketentuan jabatan hakim tinggi di lingkungan Tata Usaha Negara.
 
"Periodisasi atau jabatan hakim pajak agar tidak timbulkan perbedaan, maka masa jabatan hakim pajak tidak mengenal masa jabatan atau periodisasi," terangnya.
 
Juga, ketentuan pemberhentian dengan hormat bagi hakim Pengadilan Pajak harus disamakan dengan hakim tingkat banding di lingkungan Tata Usaha Negara.
 
Sebelumnya, pemohon dari Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Cabang Pengadilan Pajak mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap UUD 1945.
 
Dalam permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 6/PUU-XIV/2016, pemohon merasa ketentuan a quo tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi ketua, wakil ketua, dan hakim Pengadilan Pajak.
 
Perbedaan perlakuan tersebut berpotensi menyebabkan berkurangnya konsentrasi dalam mengadili, memeriksa, dan memutus perkara perpajakan yang menjadi kepentingan semua wajib pajak dan aparatur pajak.
 
Pemohon juga menyampaikan bahwa dalam konsep manajemen administrasi yang baik, ketua, wakil ketua, dan hakim tidak dibatasi periodisasi jabatan kecuali memasuki masa pensiun.
 

(TRK)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif